Undang-Undang Pelayaran (UU RI No. 17 Th. 2008)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

386.0342 02-Sin-u

UUD 1945 HASIL AMANDEMEN & PROSES AMANDEMEN UUD 1945 SECARA LENGKAP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03-Sin-u-2

UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.01-Gra-u

KUHAP DAN KUHP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05-Sin-k-2

UNDANG-UNDANG PERADILAN ANAK

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02350-Gra-u

Undang-Undang Perikanan 2004 (UU RI No. 31 th. 2004 tentang Perikanan

DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN USAHA PERIKANAN

Amandemen UUD 45 Perubahan Pertama UUD Negara RI Tahun 1945

DAFTAR ISI PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PENJELASAN TENMTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA

Undang-Undang Agraria

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

PP RI No. 27 tahun 1996 

Undang-undang Pemerintahan Daerah 2004 (UU RI No. 32 Th. 2004)

Daftar isi: 1. Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 2. Penjelasan atas Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah 4. Penjelasan atas Peraturan pemeri…

Undang-undang Otonomi Daerah 1999

Daftar isi: 1. Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 2. Penjelasan atas Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 3. Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 4. Penjelasan atas Undang-undang republik indonesia nomor 25 tah…