Aktualisasi Peran TNI AL Dalam Pemberdayaan Masyarakat Maritim Guna Mendukung…

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia, dua pertiga luas wilayahnya adalah laut/perairan, wilayah laut yang luas tersebut mengandung potensi sumber daya kelautan yang sangat melimpah, namun masih belum dikelola secara optimal dan tidak menutup kemungkinan akan dapat memancing keinginan pihak-pihak tertentu untuk dapat memanfaatkannya secara ilegal, apabila …

IKHTISAR SEJARAH PERJUANGAN ABRI (1945-sekarang)

Sejarah mempunyai misi komunikasi dan misi integrasi, dalam arti bahwa sejarah selain harus dapat dikenal dan diresapi baik oleh para pelaku maupun para penontonnya. Sejarah juga harus dapat mempersatukan, mengintegrasikan kedua potensi dalam masyarakat.

Marketing System Through Cooperatives in Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

388-Sya-m

Ihktisar Sejarah Perjuangan ABRI 1945 - Sekarang

Masalah pergantian generasi didalam pimpinan ABRI dari generasi 1945 kepada generasi baru, generasi lulusan AKABRI.

Memerdekakan Indonesia Kembali.Perjalanan bangsa dari Soekarno ke Megawati

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8-Sal-M

Optimalisasi Peran Dinas Penerangan Lantamal I Guna Membentuk Opini Publik Ya…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kitab Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342-Sal-k

DEMOKRASI, KONSTITUSI DAN HUKUM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.026-Sal-d-2

Tawuran Pelajar

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9636-54-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

371.8-Sal-t

UU RI NO. 2 TAHUN 1980 TTG PEMILU DAN UU RI No. 3 Tahun 1975 tentang Parpol d…

DAFTAR ISI UNDANGF-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1975