BAB 1 KONSEP, ALIRAN, DAN SEJARAH KOPERASI 2 PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI BAB 3 ORGANISASI MANAJEMEN KOPERASI BAB 4 TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI BAB 5 KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA BAB 6 SISA HASIL USAHA KOPERASI BAB 7 KOPERASI DALAM BERBAGAI STRUKTUR PASAR BAB 8 LAPORAN KEUANGAN
Daftar Isi Article II. Military III. Political Dimension IV. Socio-Cultural Dimension
Daftar isi: I. Pendahuluan II. Sistem pemerintahan pusat III. Sistem pemerintahan di daerah IV. Perkembangan dan pengaruh lingkungan strategis V. Usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi tahun 2020 VI. Penutup
Daftar isi: I. Pendahuluan II. Landasan pemikiran III. Pemberantasan korupsi dengan penerapan sanksi pidana saat ini IV. Pengaruh perkembangan lingkungan strategis V. Peningkatkan pemberatasan korupsi dengan penerapan sanksi pidana yang diharapkan VI. Konsepsi peningkatan pemberatasan korupsi dengan penerapan sanksi pidana yang seberat-beratnya VII. Penutup
Daftar isi: I. Korupsi dan local wisdom II. Otonomi daerah dan participatory budgeting III. Participatory budgeting di daerah dompu ntb IV. Realitas demokrasi dan pembangunan V. Reformasi VI. Demokrasi dan partai politik VII. SBY dicintai dan dibenci rakyat VIII. Korupsi, civil society dan lsm
Daftar isi: 1. Korupsi dan masalah pemberantasannya 2. Pemberantasan korupsi ditinjau dari strategi preventif 3. Harapan baru, pilkada dan pemberantasan korupsi 4. Perlukah pidana cambuk terhadap koruptor? 5. Mencermati korupsi di lembaga legislatif daerah 6. Mari kita berkaca diri 7. Memberantas korupsi dengan tebang pilih 8. Pajak 9. Koruptainment 10. Nelangsa ..
Daftar isi: I. Pemerintahan daerah II. Kewenangan daerah III. Kepala daerah IV. Kepegawaian daerah V. Keuangan daerah VI. Pemilihan umum dan dprd VII. Perusahaan daerah VIII. Pajak daerah IX. Penyelenggaraan negara yang bebas kkn
Daftar Isi 1. Tentara Nasional Indonesia 2. Pertahanan Negara 3. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan 4. Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia 5. Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Daftar Isi 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of India on C…
Daftar isi: I. Pendahuluan II. Perkembangan ilmu administrasi negara III. Perkembangan teori-teori manajemen IV. Perkembangan pemikiran tentang organisasi dan kepemimpinan V. Implementasi administrasi negara VI. Penerapan model ketahanan nasional VII. Kesimpulan dan saran