Nato Arms Co-Operation a Study in Economics and Politics

Daftar Isi Part I Nato and Standardisation Part II Aerospace Part III Appendices References Index

New Perspectives on Security

Daftar Isi 1. Diplomatic Perspectives Strategic Thinking in Diplomacy: a Legacy of the Cold War Wolf Mendl 2. Political Philosophy Perspectives Security in a New Age? Barrie Paskins 3. Historical Perspectives Madness under Fire Brian Bond ...

undang-undang tentang kepabeanan

Edisi

0

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.26-ind-u

indonesia di tengah kebangkitan china,jepang dan india

daftar isi: 1.rivalitas china,jepang dan india di kawasan dan implikasinya terhadap kepentingan indonesia 2.kebijakan keamanan baru jepang dan implikasinya terhadap keamanan kawasan 3.tantangan kerjasama indonesia dan jepang dalam diplomasi ekonomi

undang-undang tentang cukai

Edisi

0

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.2-ind-u

hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan semester II (tahun angkatan 2003)

daftar isi 1.departemen perhubungan 2.departemen permukiman dan prasarana wilayah 3.kementrian percepatan pembangunan KT 1 4.penyelesaian kerugian negara

Pengetahuan Good Governance

Daftar isi: I. Pengertian dan perkembangan II. Penerapan gg pada organisasi badan usaha III. Penutup

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Daftar isi: I. Pendahuluan II. Otonomi daerah dan federasi III. Sejarah pelaksanaan otonomi daerah di indonesia IV. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan republik indonesia V. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah VI. Produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah VII. Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penye…

perimbangan apbn-apbd dan peraturan keuangan negara dan keuangan daerah

daftar isi 1. proses dan sistem anggaran 2.perkembangan apbn indonesia 3.ringkasan apbn 2006 4.isu-isu aktual

hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan semester I ( tahun anggaran 2004)

daftar isi 1.departemen perhubungan 2.departemen permukiman dan prasarana wilayah 3.penyelesaian kerugian negara