Instruksi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

<p>Instruksi Panglima ABRI kepada seluruh Para Kas Angkatan dan Kapolri, senantiasa menerapkan serta meningkatkan Pola Hidup Sederhana bagi anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing baik secara individu maupun dalam hubungan kesatuan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang telah dikeluarkan oleh Presiden maupun Panglima ABRI&nbsp;</p>

Pembinaan Mental Keluarga ABRI (P-4, UUD 45, GBHN)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.12-Ind-P

Pembinaan Mental Keluarga ABRI ( Pola Pembinaan, Tinjauan Agama dan Tinjauan …

<p>Buku ini dapat membantru dan bermanfaat bagi kita dalam membina keluarga ABRI, sehingga istri prajurit ABRI mampu membantu menyukseskan tugas suami dengan sebaik-baiknya.</p>

WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi & Politik Indonesia

Dalam kurun puluhan tahun< WNI keturunan Tionghoa selalu menjadi sorotan tajam di negeri ini. Mereka yang dipersulit saat mengurus berbagai dokumen, dilecehkan, disudutkan, dan dijadikan kambing hitam ketika masalah-masalah berbau rasialis mencuat di negara ini.</p> <p>Kita lupa atau mengabaikan bahwa WNI keturunan Tionghoa juga hidup, berpikir, bekerja, dan berbuat sesuatu demi…

Wiser In Battle

-This book is essential reading for all who wish understand the Iraqi incursion and the role of America's military in the new century.

The Yom Kippur War

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.4056-Bar-y

War as Risk Management

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.4-06-Yee-w

Peoples Liberation Arrmy After Next

An analytical schism has developed over differing assessments of Chinas military modernization. Underlying this debate are at least two key questions.

Scientists and war: the impacyt of science on military and civil affairs

Daftar isi: I. Science and military affairs II. Science and society

Harga Selangit.Ham Sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia

Undang-undang tahun 2004, yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk mengambil alih semua bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009, memberikann suatu kesempatan untuk mereformasi situasi keuangan pihak militer. Harga selangit menlusuri masalah pembiayaan sendiri pihak militer terhadap HAM, serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam rencana pemerintah untuk mengatasi masalah ini.