Text

Implementasi undang-undang RI nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi lektronik guna penyelesaian perkara pidana prajurit melalui forensik digital dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AL

---

Berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9b
tentang TNI, tercantum bahwa salah satu tugas TNI AL adalah
menegakkan hukum dan dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi
nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang
telah diratifikasi. Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) merupakan
pelaksana teknis penyelenggaraan tugas kepolisian militer di lingkungan
TNI AL. Pomal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
delapan fungsi kepolisian militer yang salah satu fungsi tersebut adalah
melakukan penyidikan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh
prajurit TNI AL. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi
informasi digital saat ini yang menimbulkan perkembangan motif dan
modus kejahatan melalui media digital, pemerintah telah mengeluarkan
Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum. Hal tersebut berimplikasi
terhadap tugas dan fungsi penyidikan Pomal yang dituntut untuk mampu
mengimplementasikan Undang- Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik di tubuh TNI AL. Namun demikian, dalam pelaksanaannya
Pomal belum dapat menerapkan Undang- Undang tersebut dikarenakan
permasalahan yang terjadi, yaitu belum terselenggaranya sosialisasi
hukum tentang Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di
lingkungan TNI AL, terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan
penyidik Pomal dan terbatasnya alat analisa jejak sistem informasi dan
transaksi elektronik yang dimiliki Pomal saat ini. Hal ini berimplikasi
terhadap terhambatnya penyelesaian berkas perkara pidana prajurit TNI
AL yang diduga melakukan tindak pidana berbasis dan melalui
penggunaan media digital. Dengan adanya kebijakan, strategi dan upaya
yang tepat dalam implementasi Undang- Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik di lingkungan TNI AL, maka diharapkan penyelesaian berkas
perkara pidana prajurit melalui proses forensik digital dapat berjalan
dengan baik sehingga dapat mendukung tugas TNI AL.
Kata kunci : Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pomal,
Penyidikan, Forensik Digital

---

Ketersediaan

Informasi Detail

No. Panggil

123-56-2018

Penerbit

Jakarta : Seskoal., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Tipe Isi

Text

Tipe Media

Book

Subjek

teknologi taskap tesis

Daftar isi

Informasi Lainnya

Daftar Isi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas