Text
STRATEGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI PERTAHANAN DALAM PEMBUATAN KAPAL PERANG GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA
Kemandirian industri pertahanan merupakan pilar utama dalam menjaga
kedaulatan dan ketahanan nasional. Dalam konteks global yang dinamis,
kemampuan suatu negara untuk memproduksi dan menguasai teknologi alat
peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) menjadi tolak ukur kekuatan
nasional. Indonesia, meskipun memiliki potensi industri pertahanan yang besar,
masih menghadapi kendala struktural berupa ketergantungan terhadap impor
komponen strategis, lemahnya integrasi antar-tier industri, serta keterbatasan
kapasitas riset dan inovasi nasional. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi
pengembangan ekosistem industri pertahanan yang terpadu, kolaboratif, dan
berorientasi pada kemandirian bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan
strategi pengembangan ekosistem industri pertahanan dalam negeri melalui
penerapan teori Supply Chain Management (SCM) dan Quadruple Helix.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data
diperoleh melalui studi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku
kepentingan (Kementerian Pertahanan, PT PAL Indonesia, BUMN/S, lembaga
riset, dan akademisi), serta analisis dokumen kebijakan seperti Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Kebijakan Umum
Pertahanan Negara 2020–2024. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan
antaraktor, pola rantai pasok, dan integrasi kebijakan dalam pengembangan
industri pertahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan
ekosistem industri pertahanan dalam pembangunan kapal perang sudah berjalan,
namun belum optimal dalam pemberdayaan industri di level 2, 3 dan 4. Hal
tersebut terlihat dari ketergantungan PT. PAL atas komponen impor. Tiga strategi
utama diidentifikasi untuk memperkuat ekosistem, yaitu: (1) Pembentukan
Kawasan Industri Perkapalan (KIP) untuk memperkuat struktur industri pertahanan
dari hulu ke hilir; (2) Penguatan Komitmen Lintas Sektoral antara pemerintah,
industri, lembaga riset, dan pengguna akhir untuk menciptakan sinergi nasional;
serta (3) Penguatan R&D dan Alih Teknologi Strategis untuk mendukung
kemampuan industri tier 3 dan 4 dalam memenuhi kebutuhan produsen tier 2 di
KIP. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip SCM mampu
meningkatkan efisiensi, integrasi, dan kontinuitas rantai pasok pertahanan,
sedangkan model Quadruple Helix memastikan kolaborasi berkelanjutan antara
pemerintah, industri, akademisi, dan pengguna akhir (TNI AL). Sinergi kedua teori
tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem industri pertahanan yang
mandiri, inovatif, dan berdaya saing global, serta memperkuat fondasi kemandirian
bangsa di bidang pertahanan.
Kata kunci: Industri Pertahanan, PT PAL Indonesia, Supply Chain Management,
Quadruple Helix, Kemandirian Bangsa, Alih Teknologi
Tidak tersedia versi lain