Text
Kompilasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Kewilayahan
Buku ini menyajikan kumpulan terpilih peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur aspek kewilayahan di Indonesia: misalnya pembagian administratif, otonomi daerah, pembentukan daerah, kewenangan pusat dan daerah, kewilayahan khusus (seperti kawasan khusus, pulau, perbatasan) serta hubungan lintas wilayah pemerintahannya.
Tujuan utama buku adalah memudahkan para pembuat kebijakan, akademisi, aparat pemerintah daerah, dan masyarakat hukum untuk memiliki satu referensi yang memuat regulasi inti terkait kewilayahan—sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan wilayah, analisis hukum daerah, dan pendidikan hukum.
Buku ini mencakup:
Undang-Undang dan peraturan pelaksana yang mengatur otonomi daerah, pembentukan provinsi/kabupaten/kota, dan kewilayahan khusus;
Peraturan mengenai pelaksanaan pemerintahan lokal dan pembagian kewenangan pusat-daerah;
Regulasi terkait pengelolaan wilayah administratif dan tata ruang kewilayahan sebagai bagian dari aspek pemerintahan daerah.
Manfaat buku bagi pembaca antara lain:
Memberi gambaran sistematis regulasi kewilayahan yang tersebar di berbagai jenis perundang-undangan.
Menjadi basis bagi analisis keserasian regulasi dan penghindaran tumpang tindih antar-aturan kewilayahan.
Mempermudah akses ke regulasi yang relevan ketika menghadapi permasalahan kewilayahan (misalnya perubahan administratif, penggabungan/ pemekaran wilayah, koordinasi antar-wilayah).
Ringkasan efektivitasnya: Dengan referensi ini, pembaca diharapkan mampu lebih memahami kerangka hukum kewilayahan di Indonesia—bahwa kewilayahan bukan semata soal geografis, tapi juga soal struktur pemerintahan, kewenangan lokal, hak dan kewajiban daerah serta integrasi dengan regulasi nasional—dan mampu menggunakan regulasi tersebut dalam praktik pemerintahan maupun penelitian.
Bab I Zona Ekonomi Esklusif
Bab II Perairan Indonesia beserta Penjelasannya
Bab III Kelautan beserta Penjelasannya
Bab IV Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Kepulauan Indonesia Beserta Penjelsannya dan Lampiran
Bab V Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 bab V
Tidak tersedia versi lain