Text
Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Guna Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Laut
Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan bagian dari aset pemerintah pusat meliputi semua barang yang diperoleh dari pembelian yang berasal dari anggaran APBN maupun yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan menggunakan salah satu Sub Sistemnya yang dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SIMAK BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksana APBN. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di lingkungan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat meningkatkan hasil pemeriksaannya menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kotama dan Satker di wilayah Unit Akuntansi Pelaksana Pengguna Barang (UAPPB- W) di lingkungan TNI Angkatan Laut berkewajiban untuk melaksanakan penatausahaan BMN dengan SIMAK BMN yang dimiliki untuk dapat mendukung laporan Unit Organisasi TNI AL dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut dengan memperhatikan faktor internal yaitu kebijakan dari para pimpinan yang mengharapkan kegiatan penatausahaan SIMAK BMN berjalan baik dan faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah yang mengharuskan seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang bersumber dari APBN. Penggunaan anggaran tersebut harus dipertanggung jawabkan dengan memenuhi kaidah akuntansi yaitu transparan dan akuntabel. Peluang yang dimiliki yaitu dengan adanya komputer yang telah teraplikasi SIMAK BMN dan telah diterbitkannya Peraturan Kasal yang memberikan petunjuk pelaksanaan penatausahaan SIMAK BMN di lingkungan TNI AL sementara kendala yang dihadapi membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak dalam memasukan data BMN kedalam aplikasi SIMAK BMN karena harus memerlukan keahlian dalam mengklasifikasikan dan kodefikasi dari BMN. Kondisi yang diharapkan adalah mampu melaksanakan pengelolaan BMN di lingkungan TNI AL dengan SIMAK BMN guna mendukung opini wajar tanpa pengecualian. Agar tujuan penatausahaaan SIMAK BMN di lingkungan TNI AL dapat terwujud dengan baik dan sempurna, maka perlu adanya berbagai peningkatan dengan mengoptimalkan pelaksanaan penatausahaaan SIMAK BMN dengan meminimalisir permasalahan yang timbul guna mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga jika opini WTP tersebut dapat terwujud maka salah satu tugas TNI AL di bidang pengembangan kekuatan matra laut dapat terdukung.
Tidak tersedia versi lain