Text

Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi 2 Revisi

---

Kebijakan publik harus dikembangkan dengan mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya. Kebijakan publik dengan demikian harus menghindari pola pikir ortodoks untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks dan rumit. Analisis kebijakan dinamis ini mendudukkan analisis kebijakan sebagai ranah rasional dan idealis dengan mementingkan usaha lebih keras kepada pengembangan dan penilaian alternatif kebijakan yang lebih kreatif, lebih maju, lebih berorientasi kepada masa depan dengan mengikutsertakan publik dalam setiap tahap analisis kebijakan. Pengikutsertaan publik dalam ranah analisis kebijakan diyakini sebagai bagian untuk menetapkan bahwa analisis kebijakan bukanlah semata-mata proses rasional belaka, tetapi juga harus memenuhi aspirasi rakyat. Inilah substansi dari kebijakan publik berbasis analisis kebijakan publik dinamis. Pelibatan publik dari sejak awal proses analisis dan pendampingan analis kebijakan dengan metode-metode yang sistematis diyakini dapat melahirkan kebijakan publik yang lebih rasional dan memiliki tingkat penerimaan tinggi dalam proses politik pengambilan kebijakan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

No. Panggil

361.6-Dwi-k

Penerbit

Yogyakarta : Gava Media., 2017

Deskripsi Fisik

268 hal, 16 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-6948-64-9

Tipe Isi

Text

Tipe Media

Book

Subjek

-

Daftar isi

Informasi Lainnya

Daftar Isi

</li><li>Bab 1. Pendahuluan

</li><li>Bab 2. Kebijakan Publik: dari Klasik Hingga Kontemporer

</li><li>Bab 3. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis

</li><li>Bab 4. Pengukuran Indeks Kepuasan Publik sebagai Evaluasi Kebijakan Publik

</li><li>Bab 5. Paradigma dan Strategi Kebijakan Pengembangan Kota Masa Deapan: Contoh Analisis Teori untuk Pengembangan Alternatif Kebijakan

</li><li>Bab 6. Penting Administrator Kritis dalam Program dan Kebijakan Pemerintah: Telaah Netralitas Birokrasi Baru

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas