Text

Optimalisasi operasi gabungan pengamanan ALKI II guna mencegah tindak pelanggaran dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Laut Yurisdiksi Nasional

---

Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia berkewajiban
untuk menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dapat dipergunakan sebagai
alur laut yang memberikan kemungkinan bagi kapal-kapal asing untuk berlayar melalui Sea
Lanes dengan cara normal untuk lintas kapal dan pesawat udara negara asing yang terus
menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya
dan teritorial yang berdampingan dengannya. Atas dasar inilah Indonesia menetapkan 3
(tiga) buah ALKI. Dengan tersediannya tiga pintu ALKI tersebut berdampak pada timbulnya
berbagai potensi ancaman yang muncul di sekitar ALKI antara lain pelanggaran wilayah
yang berkaitan dengan batas wilayah atau kedaulatan oleh negara asing, kegiatan
penyelundupan, kejahatan antar negera, terorisme dan lain sebagainya. Akibat dari
pelanggaran yang terjadi bukan hanya kerugian material yang ditimbulkan bahkan apabila
hal ini dibiarkan terus menerus dan tidak segera ditangani akan dapat mempengaruhi
stabilitas keamanan di laut yurisdiksi nasional. TNI AL sebagai komponen utama
pertahanan negara di laut sesuai dengan yang tercantum pada pasal 9 UU RI nomor 34
tahun 2004 memegang peranan utama dan berkewajiban menjaga integritas wilayah NKRI.
Operasi pengamanan ALKI yang dilaksanakan oleh TNI AL selama ini diharapkan dapat
mempertahankan stabilitas keamanan serta melindungi sumber daya alam di laut.
Penegakan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu operasi yaitu operasi gabungan
pengamanan ALKI dengan melibatkan unsur-unsur TNI AL yang terkoordinir dalam 2 (dua)
wilayah kerja yaitu operasi ALKI I laut oleh Koarmada I, ALKI II oleh Koarmada II dan ALKI
III oleh Koarmada II. Saat ini TNI AL belum sepenuhnya mampu menggelar operasi
pengamanan ALKI secara efektif dan efisien hal ini disebabkan adanya keterbatasan
alutsista yang dimiliki, apabila dihadapkan dengan luas wilayah Indonesia khususnya ALKI
yang harus diamankan masih dirasakan kurang memadai, pangkalan- pangkalan TNI AL
sepanjang ALKI II belum mampu sepenuhnya dapat mendukung operasional unsur
pelaksana di lapangan (KRI dan Pesud) dan kerjasama Interoperapility Sharing Information
antara komponen TNI dalam hal ini TNI sebagai Satgasud dalam satu komando belum
dapat terlaksana. Sebagai cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di perairan
ALKI Indonesia saat ini maka diperlukan adanya upaya untuk mengoptimalkan operasi
pengaman ALKI II yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pelanggaran hukum
di wilayah perairan Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas keamanan di laut yurisdiksi
Nasional.
Kata kunci : Alutsista, interoperability dan pangkalan TNI AL

---

Ketersediaan

Informasi Detail

No. Panggil

033-56-2018

Penerbit

Jakarta : Seskoal., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Tipe Isi

Text

Tipe Media

Book

Subjek

OPERASI TASKAP TESIS

Daftar isi

Informasi Lainnya

Daftar Isi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas