Library Management System

SEKOLAH STAF DAN KOMANDO TNI AL

  • Beranda
  • Informasi
  • Buku Tamu Online
  • Registrasi
  • Login Admin
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Implementasi Pasal 73 Unclos 1982 dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan

Text

Implementasi Pasal 73 Unclos 1982 dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan

Mochamad Muchlis - Nama Orang;

Adanya Perbedaan dalam pelaksanaan penerapan pasal 73 UNCLOS 1982 oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi hukuman pidana kepada awak kapal ikan asing berupa hukuman denda subsider hukuman kurungan yang bertentangan dengan pasal 73 UNCLOS 1982 pada tahun 2014 dan tahun 2015. Dengan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun tesis tentang implementasi pasal 73 UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami secara yuridis yang menjadi dasar putusan hakim berupa hukuman denda subsider hukuman kurungan dan kedudukan UNCLOS 1982 dalam hukum Nasional Indonesia, dengan metode penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian meliputi: para penegak hukum di Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Diskumal), Dinas Hukum (Diskum) Koarmabar, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dengan menggunakan teori penegakan hukum, teori Monisme dan Dualisme. Sebagai hipotesis penelitian adalah bahwa aturan hukuman denda yang diatur dalam pasal 73 UNCLOS tidak dipatuhi oleh para pelaku KIA yang melakukan lleggal fishing di ZEEI Laut Cina Selatan serta terkendala penerapan pasal 102 sebagai adopsi dari pasal 73 UNCLOS yang mengharuskan adanya perjanjian antara negara pelaku lleggal fishing dengan Pemerintah Indonesia, serta akibat dari aturan hukumnya sendiri dan UNCLOS 1982 telah menjadi hukum posistif Indonesia sejak diratifikasi oleh UU No 17 tahun 1985. Kesimpulan penerapan pasal 102 menjadi celah hukum bagi KIA untuk tidak membayar denda karena tidak akan dijatuhi hukuman kurungan karena harus ada perjanjian serta korporasi KIA belum tersentuh oleh hukum.

Kata kunci:
Implementasi Pasal 73 UNCLOS 1982, Penegakan Hukum, Tindak pidana perikanan


Ketersediaan
#
Perpustakaan Seskoal 122-54-2016
1225420161
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
No. Panggil
122-54-2016
Penerbit
Jakarta : Seskoal., 2016
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Tipe Isi
Text
Tipe Media
Book
Subjek
OPERASI TASKAP TESIS
Daftar isi
Informasi Lainnya
Daftar Isi

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Harap masuk untuk melihat lampiran

Library Management System
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Sumber informasi utama bagi anggota dan staf SESKOAL dalam studi keamanan dan pertahanan. Menyediakan koleksi buku, jurnal, dan sumber informasi terkait untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengembangan. Fokus pada pemahaman strategi pertahanan, taktik, kepemimpinan, dan bidang terkait lainnya. Komitmen dalam menyediakan layanan profesional dan akses mudah bagi anggota SESKOAL dalam menjalankan tugas mereka.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek


© 2022 — Smart Campus SESKOAL

Ditenagai oleh PT Mina Karunia Semesta
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?