Text

Analisis implementasi kebijakan perizinan perikanan guna mendukung keberhasilan operasi keamanan laut dalam rangka mengatasi Illegal Unreported Unregulated Fishing di ZEE Indonesia

---

IUU Fishing di ZEEI khususnya di wilayah timur Indonesia merupakan
tindak kejahatan yang harus diatasi dengan Opskamla oleh Koarmatim.
Guna mendukung keberhasilan Opskamla tersebut dibutuhkan kebijakan
perizinan perikanan yang konsisten dan implementasinya yang sesuai
dengan regulasi yang ada khususnya terkait perizinan Kapal Ikan
Indonesia (KII) eks Kapal Ikan Asing (KIA). Beberapa fakta kualitatif
adanya inkonsistensi kebijakan dan implementasinya yang tidak sesuai
sehingga mempengaruhi keberhasilan Opskamla adalah moratorium
perizinan perikanan KII eks KIA oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,
kaburnya beberapa KII eks KIA yang selama ini melaksanakan kegiatan
perikanan di ZEEI, banyaknya KII eks KIA yang tidak lolos verifikasi oleh
Tim Analev, timbulnya konflik kepentingan dikarenakan keputusan
pengadilan atas kasus IUU Fishing, dicabutnya izin hampir semua usaha
perikanan terbesar di Indonesia dan dilaksanakannya penenggelaman
kapal-kapal yang telah terbukti melakukan IUU Fishing secara intensif
pada tahun 2015 ini. Dihadapkan dengan teori good order at sea Geoffrey
Till dan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, permasalahan ini
pada prinsipnya akan dapat diatasi. Konsistennya kebijakan perizinan
perikanan dengan UU Perikanan dan Hukum Laut Internasional yang
memprioritaskan perizinan kepada KII dan tetap memberikan izin kepada
KIA sehingga membuka peluang terjadinya transfer of knowledge and
technology secara bertahap akan berkontribusi pada kemandirian dan
kedaulatan dalam mengelola sumberdaya ikan di ZEEI. Selanjutnya
pengawasan perizinan yang ketat akan mengeliminir ketidaksesuaian data
di surat izin dengan kondisi fisik baik perusahaan maupun kapal-kapal
perikanannya. Yang terakhir yaitu perampingan otoritas pengawasan
implementasi kebijakan perikanan di laut hanya oleh dua instansi yaitu
TNI AL dan Bakamla, sementara otoritas lainnya bertanggung jawab
menjamin implementasinya di darat.
Kata Kunci: IUU Fishing, Kebijakan, Opskamla.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

No. Panggil

009-53-2025

Penerbit

Jakarta : Seskoal., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Tipe Isi

Text

Tipe Media

Book

Subjek

MANAJEMEN TASKAP TESIS

Daftar isi

Informasi Lainnya

Daftar Isi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas