Text

Laut, Teritorial Dan Perairan Indonesia

---

1. Peraturan tentang Pengeluaran Ternak

2. Reglemen Bandar

3. Ordonansi Dinas Pandu

4. Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai

5. Ordonansi Pengangkutan Minyak Tanah

6. Undang-undang Pelayaran Indonesia

7. Peraturan Pendaftaran Kapal-kapal Nelayan Laut Asing

8. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim

9. Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia

10. Undang-undang Nomor 4 (Prp) Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut

12. Peraturan Pemerintah tentang lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1963 tentang Lingkungan Maritim

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhan dan Daerah Perairan

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1971 tentang Wewenang Pemberian Izin Berlayar Bagi Segala Kegiatan Kendaraan Air Asing Dalam Wilayah Perairan Indonesia

18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Batas Garis Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka

19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea

21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 mengenai pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1971 mengenai pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1972 mengenai pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah KerajaanThailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Kontinen di bagian Utara Selat Malaka

24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1972 mengenai pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan suatu Garis Batas Landas Kontinen antara kedua Negara di bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1972 mengenai pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut tertentu di Laut Timordan Laut Arafuru

26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura

27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1974 tentang pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara

28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1977 tentang pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman

29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1977 tentang pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen tahun 1974 antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samodera Hindia

30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1978 tentang pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga di Laut Andaman

31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

32. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

---

Ketersediaan

Informasi Detail

No. Panggil

341.448 026 459 8-Ham-l

Penerbit

Jakarta : akademi predesindo., 1988

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-8035-13-5

Tipe Isi

Text

Tipe Media

-

Subjek

-

Daftar isi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas