Text

Optimalisasi kerjasama TNI AL dengan instansi terkait guna menanggulangi pelanggaran hukum di daerah perbatasan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan

---

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang sama dengan negara kepulauan lain terhadap laut, yaitu terwujudnya stabilitas keamanan laut dalam rangka menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Namun luasnya wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan sejumlah negara, berpotensi menimbulkan ancaman keamanan berupa pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dilakukan berbagai pihak, baik state actors maupupun non state actors untuk memperoleh keuntungan dengan berbagai kegiatan ilegal. Pelanggaran hukum di daerah perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara tetangga antara lain berupa pelanggaran batas wilayah, penyelundupan, perompakan, penangkapan ikan secara ilegal dan perdagangan manusia. Hal ini berpotensi mengancam Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah dan Keselamatan segenap bangsa Indonesia. Untuk meminimalkan pelanggaran hukum memerlukan pengelolaan perbatasan laut yang komprehensif termasuk pengelolaan dalam lingkup keamanan dan penegakan hukum. Pengelolaan keamanan dan penegakan hukum diharapkan mampu menunjang kebijakan pembangunan wilayah sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menaungi wilayah perbatasan tersebut. Hal ini sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan sejumlah persoalannya yang terkait dengan isu perbatasan. Salah satu tugas TNI AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. TNI AL sebagai penegak kedaulatan dan hukum di laut yuridiksi nasional telah secara rutin melaksanakan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum di daerah perbatasan guna menanggulangi pelanggaran hukum. Kegiatan operasi tersebut dilaksanakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi terkait yang berwewenang menegakan hukum di laut. Instansi tersebut antara lain adalah Polri, Kemen.rian kelautan dan perikanan, Kementrian keuangan, Kementrian perhubungan dan Bakorkamla. Untuk menanggulangi pelanggaran hukum di daerah perbatasan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dibutuhkan kerjasama yang optimal antara TNI AL dengan instansi terkait. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam bentuk patroli bersama, pengintegrasian sistem surveillance dan monitoring, kerjasama intelejen melalui pertukaran informasi serta kerjasama pendidikan dan pelatihan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

No. Panggil

081-49-2011

Penerbit

Jakarta : Seskoal., 2011

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Tipe Isi

Text

Tipe Media

Book

Subjek

OPERASI TASKAP TESIS

Daftar isi

Informasi Lainnya

Daftar Isi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas