Text
Optimalisasi kerjasama TNI Angkatan Laut dengan angkutan laut negara tetangga guna menjaga Capability Building Measure (CBM) dalam rangka mendukung kredibilitas bangsa
Secara umum Angkatan Laut di dunia mengemban 3 (tiga) fungsi peran yaitu peran militer (Military Role), peran diplomasi (Diplomacy Role) dan peran polisionil (Policing Role). Interaksi antar Angkatan Laut di dunia dilakukan dengan adanya ketiga peran tersebut sesuai dengan kebijakan politik negara masing-masing Angkatan Laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah selayak memiliki Angkatan Laut yang besar pula, hal tersebut sudah terbukti pada era tahun 70-an dimana kekuatan TNI AL merupakan salah satu kekuatan yang terbesar di wilayah kawasan ASEAN. Kapabilitas TNI AL saat itu telah memberikan kontribusi positif terhadap kredibilitas bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis telah memberikan dampak negatif terhadap bangsa Indonesia termasuk kekuatan dan kemampuan TNI AL baik dikawasan maupaun di dunia internasional. Untuk tetap mempertahankan kredibilitas bangsa maka TNI AL juga perlu mempertahankan kapabilitasnya terhadap Angkatan Laut negara-negara yang ada disekitarnya. Hubungan kerjasama TNI AL dengan Angkatan Laut negara tetangga maupun negara sahabat dilakukan sebagai instrumen untuk saling membangun kapabilitas atau yang dikenal dengan istilah Capability Building Measure (CBM). Hubungan kerjasama tersebut telah dilaksanakan dan dijalin oleh TNI AL baik secara bilateral maupun multilateral dalam forum-forum internasional. Namun hubungan kerjasama tersebut khususnya secara bilateral masih perlu dioptimalkan sehingga diharapkan TNI AL dapat mempertahankan kapabilitasnya dalam rangka mendukung kredibiltas bangsa. Namun TNI AL dalam melaksanakan hubungan kerjasama tersebut masih menghadapi kendala maupun permasalahan yang membutuhkan solusi yang tepat. Untuk dapat mengoptimalkan kerjasama tersebut dapat dikembangkan melalui upaya peningkatan kerjasama antar Angkatan Laut yang dilaksanakan dalam forum Navy to Navy Talk (NTNT) yang meliputi bidang pendidikan/pelatihan/kursus, port visit, saling kunjung pejabat maupun staf Angkatan Laut dan patroli bersama serta bidang latihan bersama. Dalam menjalin kerjasama tersebut, bahwa faktor legalitas merupakan hal yang mendasar bagi TNI AL yang harus terpenuhi sehingga apa yang akan dilakanakan dapat sesuai dengan kebijakan politik negara. Untuk dapat mengoptimalkan kerjasama tersebut maka perlu dirumuskan suatu kebijakan yang dijabarkan dalam strategi-strategi serta didukung oleh upaya-upaya yang rasional sesuai dengan kemampuan negara dan TNI AL sendiri sebagai kunci pokok dalam menjawab permasalahan tersebut diatas sehingga TNI AL dapat menjaga kapabilitasnya dalam rangka mendukung kredibilitas bangsa.
Tidak tersedia versi lain