Text

Nasionalisme, Laut, dan Sejarah

---

Pancasila yang disakralkan telah kehilangan fungsinya sebagai pedoman arah dan tujuan yang dicitakan masyarakat bangsa, sebagaimana terungkap di dalam pembukaan UUD 1945. itu terjadi karena pancasila tidak dijadikan tolak ukur tidak di praktikkan. bahkan, pemahaman terhadap pancasila tidak dipermudah, melainkan dengan penataran p4, yang tidak efektif

---

Ketersediaan

Informasi Detail

No. Panggil

320.54-Sus-n

Penerbit

Depok : Komunitas Bambu., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-9402-57-5

Tipe Isi

Text

Tipe Media

-

Subjek

-

Daftar isi

Informasi Lainnya

Daftar Isi

<p><br>1 Pancasila dan Kehidupan Berdemokrasi, Suatu Ancangan Historis&nbsp;<br>2. Pemekaran Wilayah dalam Tinjauan Sejarah Indonesia Kontemporer<br>3 Nasionalisme: Tantangan dalam Membangun Nilai-nilai Pendidikan di Indonesia<br>4 Tanggung jawab Indonesia dalam Memelihara Perdamaian dan Ketertiban Sesudah Proldamasi Kemerdekaan&nbsp;<br>5 Laut, Sungai dan Perkembangan Peradaban Dunia Maritim Asia Tenggara, Indonesia dan Metodologi Strukturis<br>6. Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia<br>7. Kemaritiman dan Migrasi Orang Bugis&nbsp;<br>8. Tradisi dan Masyarakat Maritim Pesisir Selatan Jawa dalam Perspektif Sejarah dan Pengembangan Wilayah<br>9. Place Names and Naming of Buton Sultanate: Maritime History as Remembrance<br>10. Kabanti Kanturuna Mohelana Pedoman Berlayar Orang Buton: Suatu Refleksi Mengenai Dunia Kemaritiman Melayu-Nusantara<br>11. Arung Sejarah Bahari: dari Pelabuhan ke Pelabuhan Merajut Simpul-Simpul Keindonesiaan<br>12. Johor dan Buton dalam Perspektif Dunia Melayu&nbsp;<br>13. Laut Sebagai Pusat Peradaban dan Pemersatu Bangsa: Masalah dan Prospeknya<br>14. Labu Rope Labu Wana Konsep Pulau Sejarah dalam Historiografi Indonesia<br>15. Bercermin dari Sejarah Menatap Masa Depan Indonesia: Suatu Perspektif Kelautan<br>16. Budaya Maritim, Kearifan Lokal, dan Diaspora Buton&nbsp;<br>17. Jejak Orang Butun dalam Sejarah Maritim Indonesia<br>18. Perahu yang Berlayar di Antara Karang-karang Kesultanan Butuni (1491-1960)<br>19. Mengapa Bukan Pulau Terdepan?<br>20. Sekali Lagi Tentang Pulau Terdepan<br>21. Penetapan Hari Jadi Daerah/Kota Sebagai Upaya Pencarian Identitas Masyarakat dan Integrasi Bangsa: Suatu Sumbangan Pemikiran untuk Kendari<br>22. Suatu Pemikiran untuk Rekonstruksi Sejarah Hubungan Sahulau-Seram dengan Buton Berdasarkan Tradisi Lisan<br>23. Kabanti Tradisi Lisan Orang Buton dan Sejarah<br>24. Pendidikan Sejarah Perekat Bangsa dalam Masyarakat Majemuk: Perspektif Multikultural<br>25. Perekat Bangsa, Suatu Tema Pembelajaran Sejarah<br>26. Hari Lahir dan Perkembangan Universitas Indonesia Sejarah dan Historiografi<br>27. Historiografi di Indonesia: Peninjauan Ulang dan Kecenderungannya ke Masa Depan<br>28. Pertempuran Laut Pejuang Nusantara Melawan Portugis<br>29. Identitas Bangsa, Sejarah, dan Pendidikan Sejarah di Indonesia</p><p>30. Pengembangan Koleksi Nasional dalam Hubungannya dengan Etnis Nusantara<br>31. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air: Di antara Sejarah Sebagai "Interpretasi" (Interpreted History) dan Sejarah Sebagai Yang "Disepakati" (Accepted History)&nbsp;<br>32. Metodologi Strukturistik dalam Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif<br>33. Sejarah Kebudayaan Buton: Suatu Penelurusan ke Arah Rekonstruksi Sejarah&nbsp;<br>34. Johor-Riau dan Buton dalam Dunia Melayu-Nusantara<br>35 Monumen Nasional dan Simbol Perjuangan Bangsa dalam Perspektif Sejarah</p><p>36. Dari "Kampung Maluku" ke "Kampung Indonesia": Perjalanan Dr. Johannes Leimena dalam Pengabdian dan Jasa-jasanya Kepada Bangsa dan Negara<br>37. Museum Proklamasi: Quo Vadis?<br>38. Sawérigading dan Haluoleo di Sulawesi Tenggara Ingatan Masa Lampau dan Tafsir Masa Kini&nbsp;<br>39. Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Modalitas Memperkuat Pertahanan Negara<br>40. Sejarah Publik (Public History): Suatu Pemikiran Pengembangan Kurikulum Prodi Sejarah<br>41. Sukarno, Hatta, Syahrir: Triumvirat di Pengasingan Terakhir Masa Dekolonisasi (1949)&nbsp;<br>42. Wacana Sejarah Untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)</p>

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas