G.B.H.N DALAM BAGAN BAHAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

DAFTAR ISI PENDAHULUAN KERANGKA GBHN BEBERAPA MATERI POKOK GBHN GBHN DAN KABINET PEMBANGUNAN-IV

PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA

DAFTAR ISI PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA SEBAGAI KESELURUHAN PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG MASING-MASING SILA PENUTUP

Reforging European Security from Confrontation to Cooperation

Daftar Isi Part One The New Strategic Environment Part Two Constructing a European Security System Part Three An Appraisal of Post-Cold War Military Postures for the US in NATO Part Four Documents

the coming china wars

Chapter 1: The "China Price" and Weapons of Mass Production Chapter 2: China's Counterfeit Economy and Not-So-Swashbuckling Pirates Chapter 3: Killing Us (and Them) Softly With Their Coal Chapter 4: The "Blood for Oil" Wars-The Sum of All Chinese Fears Chapter 5: The "New Imperialist" Wars and Weapons of Mass Construction Chapter 6: The 21 Century Opium Wars-The World'…

Uraian Pancasila. Dilengkapi dengan Dokumen Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945

DAFTAR ISI PENDAHULUAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ISI POKOK PEMBUKAAN UUD 1945

indonesia-opec dalam tata ekonomi dunia baru

daftar isi 1.pendahuluan 2.masalah-masalah pokok tata ekonomi dunia baru 3.indonesia-opec dan kepentingannya 4.indonesia dalam forum internasional 5.indonesia dalam tata ekonomi dunia 6.simpulan

Undang-Undang Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila ketetapan MPR No. …

DAFTAR ISI PEMBUKAAN BENTUK DAN KEDAULATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Aktualisasi Peran TNI Dalam Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Daftar Isi Bab I : Pendahuluan Bab II : Landasan Pemikiran Bab III : Implementasi Peran Komponen Bangsa dan Kondisi Persatuan Kesatuan Saat Ini Bab IV : Faktor-Faktor yang Mempengaruhii Bab V : Aktualisasi Peran Komponen Bangsa dan Wujud Persatuan Kesatuan yang Diharapkan ...

teori lokasi

Bab I Pendahuluan Bab II Penentuan Lokasi Dalam Konteks Organisasi Ekstern... Bab III Faktor-Faktor Yang Menentukan Produksi Bab IV Angkutan Sebagai Input Bab V Teori Tempat Lokasi Bab VI Ketergantungan Lokasi dan Keseimbangan Spasial

Defense Photo-Magazine

Photo Majalah Para Pemimpin Diplomasi

PERATURAN TATA TERTIB MPR

DAFTAR ISI SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKIR DENGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VII/MPR/1998

GBHN KETETAPAN MPR RI NO. II/MPR/1988

DAFTAR ISI PENDAHULUAN POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

ekonomi politik utang

daftar isi: BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 PERKEMBANGAN UTANG LUAR INDONESIA BAB 3 KEGAGALAN BERMULA DARI KELEMBAGAAN DAN PERILAKU Bab 4 MONOPOLI ATAS "KEBENARAN" BAB 5 PERAN TEKNOKRAT EKONOM BAB 6 STRATEGI EKONOMI-POLITIK PARSIAL BAB 7 PERAN BANK DUNIA DAN DONOR BAB 8 BIROKRASI: "COST MAXIMIZERS" DAN "EMPIRE BUILDERS" BAB 10 UTANG MENULAR KE SWASTA DAN MENYEBABKAN KRISIS BAB 11 PENUTUP

Trading-off Foreign Military Bases in the Philippines and Vietnam: the Strate…

Daftar Isi Protecting the Philippines Defense of Sea Lanes Projecting Power Into the Indian Ocean and Persian Gulf ...

Calming the Waters Initiatives for Asia Pacific Maritime Cooporation

Daftar Isi Part One: Maritime Security and Defence Part Two: Maritime Confidence and Security Building Part Three: Shipping Part Four: Marine Invoronment Part Five: Marine Science

kebijakan fiskal indonesia

daftar isi 1.pendahuluan 2.kerangka teori kebijkan fiskal 3.kebijakan fiskal dalam masa krisis tinjauan domestik dan internasional 4.implementasi kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kinerja makroekonomi indonesia 5.agenda kedepan : konsolidasi, optimalisasi dan keberlanjutan fiskal

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2000

DAFTAR ISI PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TAP. MPR RI NO. I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS TAP. MPR RI NO. II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBBLIK INDONESIA

Cooperative Security in Northeast Asia

Daftar Isi One. The Changing Security Environment Two. The Emerging Triangle: China-Japan-South Korea Three. Toward A Stronger Triangle Four. Security Threat and Response Five. The Triangle and The United States

Putusan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia

DAFTAR ISI PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nato Arms Co-Operation a Study in Economics and Politics

Daftar Isi Part I Nato and Standardisation Part II Aerospace Part III Appendices References Index

New Perspectives on Security

Daftar Isi 1. Diplomatic Perspectives Strategic Thinking in Diplomacy: a Legacy of the Cold War Wolf Mendl 2. Political Philosophy Perspectives Security in a New Age? Barrie Paskins 3. Historical Perspectives Madness under Fire Brian Bond ...

undang-undang tentang kepabeanan

Edisi

0

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.26-ind-u

indonesia di tengah kebangkitan china,jepang dan india

daftar isi: 1.rivalitas china,jepang dan india di kawasan dan implikasinya terhadap kepentingan indonesia 2.kebijakan keamanan baru jepang dan implikasinya terhadap keamanan kawasan 3.tantangan kerjasama indonesia dan jepang dalam diplomasi ekonomi

undang-undang tentang cukai

Edisi

0

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.2-ind-u

hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan semester II (tahun angkatan 2003)

daftar isi 1.departemen perhubungan 2.departemen permukiman dan prasarana wilayah 3.kementrian percepatan pembangunan KT 1 4.penyelesaian kerugian negara

Pengetahuan Good Governance

Daftar isi: I. Pengertian dan perkembangan II. Penerapan gg pada organisasi badan usaha III. Penutup

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Daftar isi: I. Pendahuluan II. Otonomi daerah dan federasi III. Sejarah pelaksanaan otonomi daerah di indonesia IV. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan republik indonesia V. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah VI. Produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah VII. Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penye…

perimbangan apbn-apbd dan peraturan keuangan negara dan keuangan daerah

daftar isi 1. proses dan sistem anggaran 2.perkembangan apbn indonesia 3.ringkasan apbn 2006 4.isu-isu aktual

hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan semester I ( tahun anggaran 2004)

daftar isi 1.departemen perhubungan 2.departemen permukiman dan prasarana wilayah 3.penyelesaian kerugian negara

The Management of Defence

Daftar Isi 1. Defence Organisation and Defence Policy Making in the UK and the USA Michael Hobkrik 2. Some Constraints on Defence Policy Makers John C. Garnett 3. An American View of Defence Management John E. Dawson ...

Dinamika Politik Pemekaran Daerah

Daftar isi: I. Politik komunal dalam proses pemekaran daerah II. Dinamika politik pemekaran daerah III. Implementasi demokrasi dan good governance di provinsi sulawesi barat dan maluku utara IV. Efektivitas sistem informasi pelayanan publik di provinsi sulawesi barat dan maluku utara V. Konstelasi birokrasi di daerah pemekaran

Konsepsi Kebijaksanaan dan Program Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan

Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Strategi Transformasi Industri Pada Negara Berkembang Umumnya dan Indonesia Khususnya Bab III Prospek Industri Nasional Bab IV Konsepsi Kebijaksanaan dan Program Pengembangan Industri Hankam ...

Modul Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Mengakses Informasi

Daftar isi: 1. Bangun suasana 2. Arti penting keterbukaan informasi dalam pelayanan publik 3. Hak asasi manusia dan hak atas informasi 4. Undang-undang kip atas menjamin hak atas informasi 5. Pengenalan pdip dan komisi informasi 6. Mekanisme memperoleh informasi 7. Mengajukan sengeketa informasi dan mekanisme penyelesaiannya 8. Strategi keberhasilan advokasi keterbukaan informasi 9. Pe…

The Army Almanac: a Book of Facts Concerning the US Army

The Army Almanac is a new commercial edition of the book first published by the Departmentof the Army in 1950 as a GovermentPublication.

The Rand Corporation 1985-1986

Daftar Isi 1. Sampler 2. Research Areas 3. Reports, Notes, and Books 4. Special Research Institutes and Centers 5. Graduate Education 6. Administration 7. Access to Publications

East Asia Decentralizes Making Local Government Work

-This book explain that decentralization has gained momentum across east asia and it is time to take stock of the experience so far. Daftar isi: 1. East asia decentralizes 2. The rules of the intergovernmental game in east asia 3. Achieving fiscal sustainability 4. Fiscal disparities in east asia 5. Public expenditure on the frontline 6. Subnational own-source revenue 7. Managing huma…

The Professional Solder

Daftar Isi VI. Political Behaviour: Pragmatic versus Absolutist VII. Political Technique: Pressure Group Tactics VIII. Epilogue: Toward the Constabulary Concept

naskah komprehensif perubahan undang-undang dasar negara republik indonesia t…

daftar isi 1.pendahuluan 2.latar belakang sejarah 3.PERUBAHAN UUD 1945 TENTANG KEUANGAN 4.PERUBAHAN UUD 1945 TENTANG BANK SENTRAL 5.PERUBAHAN UUD 1945 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 6.PERUBAHAN UUD 1945 TENTANG PEREKONOMIAN NASIONAL 7.PERUBAHAN UUD 1945 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Buku kenangan lima tahun Sekolah Komando Umum POLRI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352.309-Sur-B

The Powers to Lead

Daftar isi: 1. Leadership 2. Leadership and power 3. Types and skills 4. Contextual intelligence 5. Good and bad leaders

Manajemen Birokrasi dan Kebijakan

Daftar isi: I. Kebijakan publik II. Otonomi daerah III. Pelayanan publik IV. Organisasi pemerintahan daerah

materi pokok keuangan negara

daftar isi: 1.negara dan pembangunan 2.barang-barang monopoli pemerintah dan barang-barang swasta 3.arti dan ruang lingkup keuangan negara 4.persamaan dan perbedaan antara keuangan privat dan keuangan ngera 5.peran pemerintah dalam perekonomian

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia

Daftar isi: I. Peranan administrasi negara dalam penyelenggaraan otonomi daerah II. Isu penyelengaraan otonomi daerah III. Pemerintahan daerah IV. Restrukturasi pemerintahan daerah dalam rangka pembangunan daerah V. Perspektif pembangunan aparatur negara VI. Penggalian sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia dan pendapatan asli daerah VII. Peranan pemerintah provinsi dan kabupa…

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Daftar isi: 1. Pendahuluan 2. Langkah-langkah pemerintahan daerah 3. Penataan organisasi perangkat daerah 4. Rencana kerja percepatan otonomi daerah 5. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah 6. Pedoman relokasi dan penataan pns pusat di daerah 7. Penataan bidang berdasarkan rekomendasi departemen teknis 8. Penataan dokumen/arsip 9. Pedoman penyusunan dan pelaksanaan anggaran 10.…

The Military Instructor

Daftar Isi 1. Orientation to Instructor Training 2. The Learning Process 3. Speech for Intrustocrs 4. The Study Assignment 5. Application of Speech Techniques ...

dialog ekonomi & politik bersama 32 pakar & pengamat

Edisi

0

ISBN/ISSN

979-20-0932-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

335-mar-d

Undang Undang Otonomi Daerah 1999 (UU. No.22,25 dan 28-1999)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352.0328-Umb-b

Dai Thang Mua Xuan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.052-Van-d

The Politics Of Defence Budgeting

Daftar Isi 1. Is This Book Necessary? 2. Can Theory Help? 3. Central Defence Organisation in the United Kingdom 4. Central Defence Organisation in the United States 5. Structure: The Excecutive ...

Otonomi Daerah Sumberdaya Alam Lingkungan

Daftar isi: 1. Lebih dari sekedar otonomi daerah 2. Kedaulatan rakyat atas alam dan lingkungan