PEMBANGUNAN INDONESIA BAGIAN TIMUR 1990 (JILID II)

DAFTAR ISI A. PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBT B. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI C. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN REVOLUSI BIRU ...

Peraturan Perundang-Undangan PELAYARAN Dan PENERBANGAN DI INDONESIA

DAFTAR ISI UU RI NO 21 THN 1992 TGL 1992 TTG PELAYARAN PERATURAN PEMERINTAH RI NO 70 TH 1996 TGL 4 DES 1996 TENTANG PELABUHAN

Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan …

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II PERKEMBANGAN TEORI DAN PENDEKATAN SISTEM BAB III TATA RUANG, PEMBANGUNAN DAERAH DAN KETAHANAN NASIONAL ...

Pembangunan Indonesia Bagian Timur 1990 (Jilid I)

Daftar Isi 1. Masalah Pembangunan Indonesia Bagian Timur 2. Pernyataan Pemerintah 3. Fraksi-fraksi dan DPR 4. Pengembangan Ekonomi 5. Transportasi 6. Bantuan dari Luar Negeri 7. Tajuk Rencana 8. Artikel/Tulisan-tulisan

The Military and Globalization

Daftar Isi Chapter I Introduction Chapter II Discourse on Globalization in Military Studies Chapter III Globalization and the Revolution in Military Affairs ...

Modernisasi Masalah Model Pembangunan

Daftar Isi Bagian Pertama Masalah Model-Model Pembangunan Bagian Kedua Pengaruh Model-Model Bagian Ketiga Legitimasi Model-Model yang Dipilih ...

Pendayagunaan Wilayah Perbatasan Laut Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dal…

halaman judul...

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN

BAB III : PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERBATASAN LAUT SAAT INI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

BAB IV : PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB V : PENDAYAGUNANN WILAYAH PERBATASAN LAUT GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHARAPKAN

BAB VI : KONSEPSI PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERBATASAN L…

PERATURAN PEMERINTAH RI NO 26 TAHUN 2008 TTG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

DAFTAR ISI BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL BAB III : RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL BAB IV : RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL BAB V : PENATAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL BAB VI : ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL BAB VII : ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL BAB VIII : KETENTUAN LAIN-L…

Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Membangun Aceh Pasca Tsunami

Daftar Isi 1. kelompok kerja tata ruang dan pertahanan 2. kelompok kerja lingkungan hidup dan sumber daya alam ...

Peraturan Perundang-Undangan PELAYARAN Dan PENERBANGAN DI INDONESIA

;Pemerintah baru-baru ini telah mengadakan deregulasi perkapalan. Pemerintah memberikan peran yang lebih besar bagi pelayaran nasional dalam membangun jaringan untuk menghubungkan keutuhan nusantara sebagai benua maritim. DAFTAR ISI UU RI N0 21 TH 1992 TGL 21 SEPTEMBER 1992 TENTANG PELAYARAN PERATURAN PEMERINTAH RI NO 70 TH 1996 TGL 4 DESEMBER 1996 TTG PELABUHAN