Proses perubahan yang terjadi dewasa ini di Indonesia, tanpa disadari memiliki kesearahan dengan kecenderungan perkembangan paradigma pembangunan dan pemerintahan dalam skala global.
Dalam Rangka Memperingati usianya ke 40 tahun pada tanggal 15 Maret 2006, STTAL Menceta para sarjana strata 1 bagi Perwira dan diploma 3 bagi Bintara TNI/TNI AL untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan tekniologi Pertahanan/Keangkatan Lautan yang potensial dan profesional dalam bidangnya.
<p>Penyelenggaraan Negara harus dilaksanakan sesuai dengan UUD Negara RI sehingga otonomi daerah harus ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah secara terbatas.</p>
-Administrasi publik adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian administrasi publik merupakan kegiatan pemerintah.
Operasi gabungan TNI merupakan operasi militer yang dilaksanakan oleh dua angkatan atau lebih dibantu dengan operasi militer lainnya sesuai kebutuhan, dibawah satu komando dan direncanakan oleh staf gabungan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI untuk melindungi kepentingan nasional
Dalam Diklatpim Tk IV ini, mata Diklat muatan teknis substantif lembaga diarahkan untuk membantu peserta menangkap isu-isu aktual di unit organisasinya.
PNS sebagai unsur dari sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan dalam menunjang keberhasilan agenda pembangunan Presiden, Wakil Presiden, dan kepala Daerah terpilih.
Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua pihak.
DAFTAR ISI halaman judul...<p>Administrasi negara sebagai sistem pada dasarnya adalah sistem penyelenggaraan kebijakan negara yang meliputi pengelolaan proses kebijakan mulai dari perumusan, penetapan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi kinerja satuan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa.</p>
<p>Secara etis, seorang aparatur terpanggil untuk melayani kepentingan publik secara adil tanpa membedakan kelompok,golongan,suku, agama serta status sosial.</p>