;Demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. DAFTAR ISI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1999 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATU…
DAFTAR ISI UNDANGF-UNDANG RI NO 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1975
DAFTAR ISI PENGANTAR TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTRA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DARI GOLONGAN KARYA ABRI DANM GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI (SK PRESIDEN NO. 30 TAHUN 1977)
The end of the Cold War and severe reductions in the defense budget might appear to argue against preserving military groups outside the standard force structure
DAFTAR ISI PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2001 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI