BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : LATAR BELAKANG
(Perkembangan dan Konperensi PBB mengenai Hukum Laut)
BAB III : POKOK-POKOK RANCANGAN KONVENSI HUKUM LAUT
BAB IV : MASALAH PERBATASAN MARITIM
BAB V : MASALAH PENAMBANGAN MINERAL DARI DASAR LAUT DALAM DI LAUT BEBAS
BAB VI : MASALAH ALIH TEKNOLOGI
BAB VII : KEPENTINGAN NASIONAL DI DAN ATAU LEWAT LA…
Buku ini sebagai pegangan untuk pelajar, calon pendidik,pembimbing didalam mengatur dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.
Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Pokok-Pokok Pikiran Tentang Aktualisasi Dwifungsi ABRI Menghadapi Perkembangan Zaman Bab III Makalah Utama Bab IV Penutup
Sejarah Perjuangan bangsa Indonesia untuk Indonesia merdeka menunjukkan betapa pentingnya peranan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) sebagai sayap militer disamping sayap politik dari pergerakan Kemerdekaan, pada tanggal 15 Agustus 1945 pihak Jepang menyerah pada pihak sekutu, tanggal 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok dapat dilakukan persiapan puncaknya melalui kebulatan tekad bersama…
Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Pengertian dan Definisi Teori/Konsep Bab III Kajian/Disiplin Hubungan Internasional Bab IV Penggunaan Teori Dalam Penelitian Bab V Teori-Teori Hubungan Internasional ...
halaman judul...
JILID 1 : UN CONVWNTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN
1. KETENTUAN UMUM
2. BATAS LAUT TERITORIAL
3. LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL SUBBAGIAN A. PERATURAN YANG BERLAKU BAGI SEMUA KAPAL
4. ZONA TAMBAHAN
BAB III. SELAT YANG DIGUNAKA…
Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo Siapa Yang Menggembalakan Ikan: Pelembagaan Property Right dan Pencegahan Konflik Atas Ruang Maritim Menata Keamanan Maritim untuk Menegakkan Kedaulatan Maritim Indonesia Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia: Menuju Integrasi Institusi Pengamanan Maritim Penguatan Strategi Engagement-Enmeshmen…
Sejalan dengan perkembangan hukum dewasa ini, Prajurit TNI tidak hanya dituntut untuk memahami hukum militer tetapi juga hukum umum yang salah satunya adalah hukum lingkungan, meningat permasalahan hukum yang dihadapi TNI semakin kompleks.
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan bagi Prajurit TNI. Bahwa Jati diri TNI yang profesional antara lain mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, Ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi pemerintah.
Pencucian uang yang sering dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, berpotensi menghancurkan ekonomi sebuah negara, bahkan ekonomi dunia. Indonesia sendiri telah menerbitkan UU No. 15/2002 jo. UU No. 25/2003 tentang tindak pidana ini.
Daftar isi: I Latar belakang II Hakikat, kedudukan dan landasan doktrin tni III Ancaman IV Damai, konflik dan perang V Doktrin pertahanan negara VI Tentara nasional indonesia VII Kebijakan, strategi, operasional dan taktik VIII Komando dan kendali IX Penutup