Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional telah berhasil menyelesaikan tugasnya yang sangat berat dalam menyusun suatu perangkat hukum laut yang baru untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut
This book present about interpretation of the strategic implications of the information age,nature of war and strategy and the information revolution in long historical illustration.
Berhubung kesehatan Rakyat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, maka disusunlah buku "Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia", sebagai upaya memberikan informasi dalam bidang hukum mengenai pelayanan kesehatan kepada para Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi.
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : LATAR BELAKANG
(Perkembangan dan Konperensi PBB mengenai Hukum Laut)
BAB III : POKOK-POKOK RANCANGAN KONVENSI HUKUM LAUT
BAB IV : MASALAH PERBATASAN MARITIM
BAB V : MASALAH PENAMBANGAN MINERAL DARI DASAR LAUT DALAM DI LAUT BEBAS
BAB VI : MASALAH ALIH TEKNOLOGI
BAB VII : KEPENTINGAN NASIONAL DI DAN ATAU LEWAT LA…
Buku ini sebagai pegangan untuk pelajar, calon pendidik,pembimbing didalam mengatur dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.
Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Pokok-Pokok Pikiran Tentang Aktualisasi Dwifungsi ABRI Menghadapi Perkembangan Zaman Bab III Makalah Utama Bab IV Penutup
Sejarah Perjuangan bangsa Indonesia untuk Indonesia merdeka menunjukkan betapa pentingnya peranan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) sebagai sayap militer disamping sayap politik dari pergerakan Kemerdekaan, pada tanggal 15 Agustus 1945 pihak Jepang menyerah pada pihak sekutu, tanggal 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok dapat dilakukan persiapan puncaknya melalui kebulatan tekad bersama…
Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Pengertian dan Definisi Teori/Konsep Bab III Kajian/Disiplin Hubungan Internasional Bab IV Penggunaan Teori Dalam Penelitian Bab V Teori-Teori Hubungan Internasional ...
halaman judul...
JILID 1 : UN CONVWNTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN
1. KETENTUAN UMUM
2. BATAS LAUT TERITORIAL
3. LINTAS DAMAI DI LAUT TERITORIAL SUBBAGIAN A. PERATURAN YANG BERLAKU BAGI SEMUA KAPAL
4. ZONA TAMBAHAN
BAB III. SELAT YANG DIGUNAKA…
Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo Siapa Yang Menggembalakan Ikan: Pelembagaan Property Right dan Pencegahan Konflik Atas Ruang Maritim Menata Keamanan Maritim untuk Menegakkan Kedaulatan Maritim Indonesia Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia: Menuju Integrasi Institusi Pengamanan Maritim Penguatan Strategi Engagement-Enmeshmen…