Himpunan perpu bagi prajurit TNI jilid IX

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.0348\'02-Ind-h

Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme

Pencucian uang yang sering dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, berpotensi menghancurkan ekonomi sebuah negara, bahkan ekonomi dunia. Indonesia sendiri telah menerbitkan UU No. 15/2002 jo. UU No. 25/2003 tentang tindak  pidana ini.

Himpunan Peraturn Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI. Jilid XII

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.0348-02-Sup-h

The Anatomy of Peace

Edisi

8

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.1-Rev-A

Doktrin Tentara Nasional Indonesia "Tri Dharma Eka Karma" (Naskah Sementara)

Daftar isi: I Latar belakang II Hakikat, kedudukan dan landasan doktrin tni III Ancaman IV Damai, konflik dan perang V Doktrin pertahanan negara VI Tentara nasional indonesia VII Kebijakan, strategi, operasional dan taktik VIII Komando dan kendali IX Penutup

Himpunaqn Peraturan Perundang-Undanga Bagi Prajurit TNI. Jilid VI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.0348 02-Ind-h

Hukum laut nasional: himpunan peraturan perundang-undangan kemaritiman

Edisi

0

ISBN/ISSN

979 428 113 1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.00598-Sia-H

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Prajurit TNI Jilid IV

Kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan disiplin keprajuritan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap Prajurit dalam upaya mewujudkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang TNI 2004, UU RI No. 34 Th. 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Daftar Isi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 4. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 5. Ta…

masalah-masalahhukum internasional publik

perkembangan hubungan internasional antar naggota masyarakat internasional  dan berbagai masalah hukum internasional yang dikelompokan sesuai bidangtertentu  misal bidang hukum perjanjian internasional