Air Power=Kekuatan Udara

DAFTAR ISI: -KEKUATAN NEGARA DI RUANG UDARA -DARI GAGASAN MENJADI DOKTRIN -KILAS BALIK AKTUALISASI AIR POWER INDONESIA -TEKNOLOGI ANTARIKSA DAN PROFIL PERKEMBANGANNYA -PERSAINGAN MILITER DI RUANG ANGKASA -DOMINASI KEKUATAN UDARA IDEAL, TETAPI MAHAL -INTERAKSI HORISONTAL ELEMEN KEKUATAN DIRGANTARA -PERAN AIRLINESS SEBAGAI PEREKAT -MENEROPONG AIR POWER DALAM OPERASI UDARA DI TIMOR TIMUR …

kewenangan perwira tni al sebagai penyidik tahun 2007

DAFTAR ISI 1.PENDAHULUAN 2.KEWENANGAN PENYIDIK PERWIRA TNI AL 3.PENEGASAN TENTANG PERWIRA TNI AL SEBAGAI PENYIDIK

Implications of the post-cold war politico-security environment on the Pacifi…

DAFTAR ISI: 1. LOGISTIC 2. EDUCATION

hukum laut dan undang-undang perikanan

pendahuluan hukum laut pada umumnya hukum laut indonesia dan perkembangannya ketentuan internasional tentang perikanan  ketentaun perikanan indonesia kesimpulan

kewenangan perwira tni al sebagai penyidik

pendahuluan ordonansi (Undang-Undang) TZMKO UU nomor 20 tahun 1982  Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 Undang-Undang nomor 9 tahun 1985 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 peraturan pemerintah no. 27 tahun 1983 Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 surat edaran makmah agung nom…

Public Administration

DAFTAR ISI: 1. THE ENVIRONMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION 2. THE MULTIPLE FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION 3. ENDURING AND UNRESOLVED VALUE QUESTIONS

malaysia and law of the sea

Edisi

0

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.42-ahm-m

Komunikasi Dalam Kepemimpinan

Mengingat 90% kegiatan manusia dilakukan dengan berkomunikasi, maka jelaslah bahwa seorang pemimpin itu akan sukses dalam tugasnya apabila ia mampu berkomunikasi dengan baik.

halaman judul...

1.Pengertian

2.proses komunikasi

3.jenis/macam komunikasi

4.rintangan dalam komunikasi

5.peranan pemimpin dalam komunikasi.

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

DAFTAR ISI: I. PENDAHULUAN II. PANCASILA III. PANCASILA DAN UUD 1945 IV. POKOK-POKOK MASALAH YANG DIMUAT DALAM UUD 1945 V. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 VI. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA VII. PROSES KEHIDUPAN POLITIK MENURUT UUD 1945 VIII. KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN YANG DAPAT TIMBUL DALAM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945 BILA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTE…

: Law of the Sea in East Asia

PART 1. Compliance with the Law of the Sea

PART 2. Territorial disputes and Maritime boundary delimitation

PART 3. Fishery Managements

PART 4. Safety of Navigation and Maritime Security

PART 5. Neglected issues in the Law of Sea