Daftar isi: Mengapa saya menulis Memperkokoh fondasi kerja Keberanian mengubah paradigma Sistem pengelolaan apbd yang transparan dan akuntabel Besar dan kecil yang tercecer
Daftar isi: I. Pendahuluan II. Kondisi politik&otonomi daerah sebelum era reformasi III. Pengaruh lingkungan strategis terhadap penyelenggaraan otonomi daerah IV. Otonomi daerah berdasarkan undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah V. Bandul pemerintahan daerah VI. Pengembangan pemerintahan umum dan pembinaan wilayah dalam otonomi daerah VII. Eksistensi sumber daya manus…
daftar isi l.kemerdekaan ada batasnya 2.kebangsaan dan kerakyatan 3.demokrasi indonesia dan kedaulatan rakyat 4.kekuasaan atas dasar permusyawaratan 5.demokrasi berat berdasarkan individualisme 6.demokrasi kita: demokrasi politik dan ekonomi 7.bdan-badan perwakilan daerah 8.knp dan bpknp
Daftar isi: 1. Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah 2. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom 3. Hak keuangan kepala daerah 4. Pedoman organisasi perangkat daerah 5. Dana perimbangan 6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 7. Dewan pertimbangan otonomi daerah 8. Perubahan atas …
Daftar Isi Part I Manifest Destiny Part II Pacific Arsenals Part III Charting A New Pacific Epilogue Appendixes
Daftar isi: I. Korupsi sebagai sebuah masalah ekonomi II. Korupsi sebagai masalah budaya III. Korupsi sebagai masalah politik IV. Mencapai reformasi
Daftar Isi I. Tentara sebagai Kekuatan Politik 1945 - 1965 II. Demokrasi Terpimpin III. Angkatan Darat Bersikap Keras IV. Percobaan Kudeta V. Akibat Lanjut Percobaan Kudeta ...
Daftar Isi I. Tentara sebagai Kekuatan Politik 1945 - 1965 II. Demokrasi Terpimpin III. Angkatan Darat Bersikap Keras IV. Percobaan Kudeta V. Akibat Lanjut Percobaan Kudeta ...
Daftar isi: Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Penjelasan Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Penjelasan Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuanga…
daftar isi 1.ketentuan umum 2.pedoman pelaksanaan angaran pendapatan 3.pedoman pelaksanaa pengeluaran rutin 4.pedoman pelaksanaan pengeluaran pembangunan 5.pedoman pelaksanaan dana perimbangan 6. pedoman pelaksanaab pembiayaan defisit 7.pedoman pelaksanaan angaran dalam lingkungan departemen pertahanan dan kepolisian ri