Daftar isi: 1. Korupsi dan masalah pemberantasannya 2. Pemberantasan korupsi ditinjau dari strategi preventif 3. Harapan baru, pilkada dan pemberantasan korupsi 4. Perlukah pidana cambuk terhadap koruptor? 5. Mencermati korupsi di lembaga legislatif daerah 6. Mari kita berkaca diri 7. Memberantas korupsi dengan tebang pilih 8. Pajak 9. Koruptainment 10. Nelangsa ..
Daftar isi: I. Pemerintahan daerah II. Kewenangan daerah III. Kepala daerah IV. Kepegawaian daerah V. Keuangan daerah VI. Pemilihan umum dan dprd VII. Perusahaan daerah VIII. Pajak daerah IX. Penyelenggaraan negara yang bebas kkn
Daftar Isi 1. Tentara Nasional Indonesia 2. Pertahanan Negara 3. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan 4. Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia 5. Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Daftar Isi 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of India on C…
Daftar isi: I. Pendahuluan II. Perkembangan ilmu administrasi negara III. Perkembangan teori-teori manajemen IV. Perkembangan pemikiran tentang organisasi dan kepemimpinan V. Implementasi administrasi negara VI. Penerapan model ketahanan nasional VII. Kesimpulan dan saran
daftar isi 1.pendahuluan 2.keuangan negara 3.badan pemeriksa keauangan 4.permasalahan pemeriksaan keuangan negara di indonesisa 5.badan pemeriksa keuangan sebagai anggota intosai dan asosai 6.idealisme pemeriksaan badan pemeriksa keuangan 7.kesimpulan
Daftar isi: I. Peraturan tahun 2000 II. Peraturan tahun 1999
Daftar Isi 1. Agenda Kerja Reformasi Sektor Keamanan 2. Dinamika Keamanan Indonesia 3. Mengatur Kewenangan TNI 4. Mengelola Sumber Daya Pertahanan Indonesia 5. Mengembangkan Sistem Pertahanan Indonesia ...
Daftar isi: I. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia II. Keputusan menteri dalam negeri republik indonesia III. Instruksi menteri dalam negeri republik indonesia IV. Undang-undang republik indonesia V. Peraturan pemerintahan republik indonesia VI. Keputusan presiden republik indonesia