Analisis pembinaan masyarakat pesisir berbasis budaya lokal oleh staf potensi…

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut. Wilayah laut tidak akan dapat dipisahkan dengan wilayah pesisir. Wilayah pesisir dan lautan di Indonesia menyimpan berbagai permasalahan yang perlu ditangani secara terintegrasi dan terpadu. TNI AL merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam Pemberdayaan Wilayah Maritim. Pende…

Optimalisasi Depo Pusat Pembekalan Barat Guna Mendukung Unsur Operasi KRI Dal…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

128-09-2014

Monografi Konsepsi Pembinaan Desa Pesisir Dalam Rangka Pembangunan Kelautan D…

Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan luas perairan laut kurang lebih 5,8 juta KM persegi.

Optimalisasi Peran Industri Strategis Nasional Guna Meningkatkan Kemampuan Al…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

078-47-2009

Optimalisasi sionban Fasharkan Lantamal V guna mendukung kesiapan operasional…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 x 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

034-12-2017

EKONOMI PERTAHANAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

330.12-Agu-c-3

Upaya Peningkatan Peranan ABRI/TNI-AL Dalam Pencegahan Pencemaran Laut Dan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

059-33-1996

Konsep Pembinaan Masyarakat Pantai Menjadi Kekuatan Hankamneg Bidang Maritim

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

VI, 53 Hal, 30 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

017-32-1995

Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Nasional Di Wilayah Bangka Beli…

Sasaran strategi pertahanan laut nusantara (spln) terdiri atas tiga elemen yaitu: tercegahnya niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan repoublik indonesia tertanggulanginya setiap bentuj ancaman aspek di laut yang dapat mengancam kedaulatan negara dan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nkri serta sebagai bentuk gangguan keamanan di da…

Reformasi Birokrasi Kontekstual

Selama lima tahun terakhir pemerintah telah melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi nasional (RBN) secara massal melibatkan semua Kementerian, sebagian besar LPNK. Jika dibandingkan dengan besaran pengeluaran pemerintah untuk membayar tunjangan kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami defisit. Kedua program RB nasional cenderung terperangkap pada formalisme berlebihan.