Harga Selangit.Ham Sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia

Undang-undang tahun 2004, yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk mengambil alih semua bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009, memberikann suatu kesempatan untuk mereformasi situasi keuangan pihak militer. Harga selangit menlusuri masalah pembiayaan sendiri pihak militer terhadap HAM, serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam rencana pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Lingkungan Pemu…

<p>Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) ini diharapkan akan dapat memudahkan aparat-aparat terkait untuk merencanakan dan melaksanakan PPBN di lingkungannya dan panduan ini dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan PPBN di lingkungan pemukiman.</p> DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENY…

SISTEM MANAJEMEN NASIONAL (SISMENNAS)

DAFTAR ISI PENDAHULUAN ARUS MASUK SISMENNAS TATANAN PENGEMBALIAN KEPUTUSAN BERKEWENANGAN

Pokok-pokok Bahan Ceramah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara(PPBN)

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II PENTINGNYA BELA NEGARA BAB III UNSUR-UNSUR PPBN BAB IV PENYELENGGARAAN PPBN BAB V PEMBINAAN TERHADAP PENGHAYATAN DAN SIKAP BELA NEGARA ...

Buku Panduan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Lingkungan Pekerjaan

DAFTAR ISI BAB IV MATERI DAN KURIKULUM PPBN' BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN LAPORAN PENERAPAN PPBN, TOLOK UKUR KEBERHASILAN DAN TANDA-TANDA KEBERHASILAN ...

Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA ...

Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Cecara Illegal, Unreported Dan Unre…

pendahuluan pembahasan penutup

Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil & Beradab

halaman judul...

Sambutan Ketua Komnas HAM

Profil Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012

Gambaran Umum HAM 2010

Sidang Paripurna Komnas HAM 2010

Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 39 tahun 1999

Pelasanaan Fungsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 26 tahun 2000

Pelaksanaan Funsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 4…

Peraturan Perundangana tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama

DAFTAR ISI PENETAPAN PRESIDEN RI NO 1 THN 1965 TGL 27 JANUARI 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PEDOMAN AGAMA PENJELASAN DTAS PENETAPAN PRESIDEN RI NO 1 THN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEDOMAN AGAMA

Undang-undang Republik Indonesia No.21 th 2013 tentang keantariksaan

DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KEANTARIKSAAN PEMBINAAN