Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan SDI. DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN USAHA PERIKANAN SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN
DAFTAR ISI UNDANG - UNDNAG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI TUGAS DAN WEWENANG
DAFTAR ISI KETETAPAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 1965 TANGGAL 27 JANUARI 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA PENJELASAN ATAS PENETAPAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA
Daftar Isi I Pendahuluan II Perkembangan Lingkungan Strategis III. Permasalahan Yang Dihadapi IV. Konsepsi Reformasi ...
Daftar Isi Pendahuluan ABRI Dalam Kilas Balik Sejarah Peran ABRI Masa Kini ...
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA ...
Daftar Isi I. MILITARY FINANCE IN INDONESIA II. AN ANATOMY OF MILITARY ECONOMIC ACTIVITY III, OBSTACLES TO REFORM ...
Daftar Isi 1. 40 TAHUN PERJALANAN PENGABDIAN TNI-ABRI 2. EMBRIYO KEKUATAN BERSENJATA INDONESIA 3. TKR WUJUD KELAHIRAN TENTARA KEBANGSAAN INDONESIA ...
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel-tabel Penjelasan Umum Struktur Organisasi Biro Pusat Statistik
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel-tabel Penjelasan Umum Sistem Perstatistikan dan Struktur Organisasi Biro Pusat Statistik
Daftar isi: 1. Pidato balasan presiden 2. Sambutan presiden 3. Pidato presiden 4. Sambutan presiden
1. UU. No. 20/82 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg
2. UU. No. 1/88 tentang Perubahan UU. No. 20/82
3. UU. No. 2/88 tentang Prajurit ABRI
4. PP. No. 6/90 tentang Administrasi ABRI
5. Permenhankam No. 01/91 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit ABRI
6. Permenhankam No. 01/93 tentang Ketentuan bagi wanita Indonesia dalam menjalani dinas kepra…
<p>Undang-undang ini sangat penting artinya baik bagi Prajurit ABRI maupun bagi setiap warga negara. Semoga Undang-undang ini dapat diamalkan dan dilaksanakan</p> Daftar Isi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan…
DAFTAR ISI: 1. INDONESIAN NATIONAL STABILITY 2. COUNTER INSUREGENCY PROGAMMES AND EXPERIENCES 3. PENUTUP
<p>Both the existence and the role of the Armed Forces as defence and security force and as a social force are already cognized facts that have become institutionalized in the life the Indonesian state and nation since the struggle for independence.</p> Daftar Isi CHAPTER I. INTRODUCTION CHAPTER II. BASIS AND APPRROACHES CHAPTER III. ESENTIALS OF THE DUAL FUNCTIONS OF ABRI ...
<p>Dengan adanya Amandemen Pasal 30 UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan…
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM DASAR-DASAR WAKAF WAKIF NAZHIR
DAFTAR ISI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEPARIWISATAAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1979 TENTANG PENYERAHAN SEBAGAI URUSAN KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT I PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1979 TENTANG PENYERAHAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT 1
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM TUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. DAFTAR ISI BENTUK DAN KEDAULATAN MADJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
DAFTAR ISI Pancasila UUD 1945 GBHN 1993-1998 Susunan dan Program Kabinet
DAFTAR ISI PANCASILA SEPANTUN SAMUDERA TEMPAT BERSATU SEMUA SUNGAI KEBANGASAAN DAN NASIONALISME
DAFTAR ISI FORM AND SOVEREIGNTY THE PEOPLE CONSULTATIVE ASSEMBLY THE POWER OF GOVERNMENT OF THE STATE
DAFTAR ISI SURAT PENGANTAR MPR RI RANCANGAN KEPUTUSAN MPR RI TENTANG JADWAL ACARA SIDANG UMUM MPR RI TERHADAP II TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 11 MARET 1998 LAMPIRANNYA
DAFTAR ISI BENTUK KEDAULATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA
DAFTAR ISI PENDAHULUAN AZAS DAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DAFTAR ISI PENDAHULUAN POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAFTAR ISI KETETAPAN MPR RI NO 1/MPR/1988 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR RI NO 1/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM PANITIA PEMILIHAN INDONESIA TATA KERJA KETENTUAN LAIN KETENTUAN PENUTUP
DAFTAR ISI JADWAL ACARA SIDANG UMUM MPR RI TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 21 OKTOBER 1999 PERUBAHAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERATRURAN TATA TERTIB MPR RI
DAFTAR ISI SIDANG MAJELIS YANG MULIA SAUDARA KETUA DAN SIDANG YANG MULIA SAUDARA KETUA SIDANG YANG MULIA
DAFTAR ISI PENGANTAR SAMBUTAN PRESIDEN SOEHARTO PADA UPACARA PERESMIAN MUSEUM KEPRAJURITAN INDONESIA DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH PADA TANGGAL 5 JULI 1987 TERCAPAINYA KONSENSUS NASIONAL 1966-1969
DAFTAR ISI Menuju Sidang Istimewa MPR 1998 Persiapan Sidang Istimewa MPR 1998 idang Istimewa MPR 1998 Penutup
DAFTAR ISI TAP MPR RI No. IX/MPRS/1986 tentang TAP MPR RI No. X/1966 TAP MPR RI No. XI/MPRS/1966
DAFTAR ISI SURAT PENGANTAR PIMPINAN MPR RI RANCANGAN KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INONESIA TANGGAL 14 SAMPAI 21 OKTOBER 1945
DAFTAR ISI PANCASILA PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PENJELASANNYA
DAFTAR ISI: I. PENDAHULUAN II. KONSEP REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK III. POKOK-POKOK REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK AMAD XXI IV. SKENARIO REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK V. PENUTUP
DAFTAR ISI: I. PENDAHULUAN II. SURAT MENYURAT III. NASKAH IV. UPACARA KEOLAHRAGAAN V. LAMBANG ORGANISASI VI. PENUTUP
Daftar isi: I. Pendahuluan II. Administrasi negara dalam kerangka sistem pemerintahan III. Kelembagaan aparatur pemerintah IV. Kepegawaian pemerintahan
DAFTAR ISI: I. PENDAHULUAN II. ARUS MASUK SISMENNAS III. TATANAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERKEWENANGAN (TPKB) IV. ARUS KELUAR SISMENNAS V. PENUTUP
DAFTAR ISI: I. PENDAHULUAN II. PEMBAHASAN III. POLA STRATIFIKASI KEBIJAKSANAAN NASIONAL IV. PENUTUP
DAFTAR ISI: 1. WARTAWAN YANG MENDEG DALAM MENIMBA ILMU PENGETAHUAN AKAN KETINGGALAN DENGAN KEMAMPUAN MASYARAKAT 2. PENINGKATAN PARTISIPASI MUBALIGAT/USTAZZAH TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL 3. PERANAN ALIM ULAMA DAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN DALAM MENYUKSESKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMILU 1987 4. PERS PANCASILA MEMBINA PEMBANGUNAN DI BIDANG POLITIK 5. PENANGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIK…
DAFTAR ISI: PENGANTAR ISI BUKU KAMPUS PTIK PADA USIA 40 TAHUN RIWAYAT RINGKAS PERKEMBANGAN PTIK PERKEMBANGAN LIMA TAHUN TERAKHIR PERANAN PTIK MENURUT STRUKTUR ORGANISASI YANG BARU PENATAAN PENDIDIKAN DI PTIK
Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Pokok-pokok pikiran tentang kerusuhan sosial dan dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Bab III Pendapat para pakar dalam menanggapi kerusuhan sosial dan krisis moneter ...
<p>Implementasi Karakter bangsa, rasa Nasionalisme dan Nilai-nilai Kepemimpinan sebagai modal dasar menuju keutuhan NKRI yang sejahtera dan demokratis</p> Daftar Isi 1. Pencerahan Keindonesiaan kita menuju Indonesia Baru yang lebih demokratis dan sejahtera 2. Kegelisahan Moral Bangsa Indonesia dalam Perspektif Spiritual 3. Implementasi karakter bangsa nasionalisme dan kepemimpin…