UNDANG-UNDANG HANKAM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.31-Ind-u

Penyempurnaan/Perubahan Tentang Peraturan Militer Dasar

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.14-Ind-P

Dwiwindu Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.16-Ind-D

Buku Kenang-kenangan Hasil Kongres-V Legium Veteran RI. tgl.14-16-12-1983

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.115-Ind-B

Paradigma Baru Peran ABRI (Sebuah Upaya Sosialisasi)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.1-Ind-p

Kapita Selekta Sospol ABRI

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

306.2-Ind-K

Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Ceramah Tentang "Permasalahan Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan"

No. Panggil

306.2-Ind-C

Instruksi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

<p>Instruksi Panglima ABRI kepada seluruh Para Kas Angkatan dan Kapolri, senantiasa menerapkan serta meningkatkan Pola Hidup Sederhana bagi anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing baik secara individu maupun dalam hubungan kesatuan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang telah dikeluarkan oleh Presiden maupun Panglima ABRI&nbsp;</p>

Pembinaan Mental Keluarga ABRI (P-4, UUD 45, GBHN)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.12-Ind-P

Pembinaan Mental Keluarga ABRI ( Pola Pembinaan, Tinjauan Agama dan Tinjauan …

<p>Buku ini dapat membantru dan bermanfaat bagi kita dalam membina keluarga ABRI, sehingga istri prajurit ABRI mampu membantu menyukseskan tugas suami dengan sebaik-baiknya.</p>

Harga Selangit.Ham Sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia

Undang-undang tahun 2004, yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk mengambil alih semua bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009, memberikann suatu kesempatan untuk mereformasi situasi keuangan pihak militer. Harga selangit menlusuri masalah pembiayaan sendiri pihak militer terhadap HAM, serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam rencana pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Lingkungan Pemu…

<p>Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) ini diharapkan akan dapat memudahkan aparat-aparat terkait untuk merencanakan dan melaksanakan PPBN di lingkungannya dan panduan ini dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan PPBN di lingkungan pemukiman.</p> DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENY…

SISTEM MANAJEMEN NASIONAL (SISMENNAS)

DAFTAR ISI PENDAHULUAN ARUS MASUK SISMENNAS TATANAN PENGEMBALIAN KEPUTUSAN BERKEWENANGAN

Pokok-pokok Bahan Ceramah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara(PPBN)

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II PENTINGNYA BELA NEGARA BAB III UNSUR-UNSUR PPBN BAB IV PENYELENGGARAAN PPBN BAB V PEMBINAAN TERHADAP PENGHAYATAN DAN SIKAP BELA NEGARA ...

Buku Panduan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Lingkungan Pekerjaan

DAFTAR ISI BAB IV MATERI DAN KURIKULUM PPBN' BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN LAPORAN PENERAPAN PPBN, TOLOK UKUR KEBERHASILAN DAN TANDA-TANDA KEBERHASILAN ...

Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA ...

Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Cecara Illegal, Unreported Dan Unre…

pendahuluan pembahasan penutup

Konsistensi Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil & Beradab

halaman judul...

Sambutan Ketua Komnas HAM

Profil Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012

Gambaran Umum HAM 2010

Sidang Paripurna Komnas HAM 2010

Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 39 tahun 1999

Pelasanaan Fungsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 26 tahun 2000

Pelaksanaan Funsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 4…

Peraturan Perundangana tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama

DAFTAR ISI PENETAPAN PRESIDEN RI NO 1 THN 1965 TGL 27 JANUARI 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PEDOMAN AGAMA PENJELASAN DTAS PENETAPAN PRESIDEN RI NO 1 THN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEDOMAN AGAMA

Undang-undang Republik Indonesia No.21 th 2013 tentang keantariksaan

DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KEANTARIKSAAN PEMBINAAN

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan SDI. DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN USAHA PERIKANAN SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG BIDANG TELEKOMUNIKASI 2001

DAFTAR ISI UNDANG - UNDNAG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

UU RI NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN

UU RI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BESERTA…

DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI TUGAS DAN WEWENANG

Peraturan Perundangana tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama

DAFTAR ISI KETETAPAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 1965 TANGGAL 27 JANUARI 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA PENJELASAN ATAS PENETAPAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA

ABRI dan reformasi.pokok-pokok pikiran ABRI tentang reformasi menuju {...}

Daftar Isi I Pendahuluan II Perkembangan Lingkungan Strategis III. Permasalahan Yang Dihadapi IV. Konsepsi Reformasi ...

Peran Abri Abad XXI Redefinisi, Redeposisi dan Reaktulisasi Peran ABRI

Daftar Isi Pendahuluan ABRI Dalam Kilas Balik Sejarah Peran ABRI Masa Kini ...

Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)

Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA ...

Too High a Price. the human rights cost of the Indonesia military's activities

Daftar Isi I. MILITARY FINANCE IN INDONESIA II. AN ANATOMY OF MILITARY ECONOMIC ACTIVITY III, OBSTACLES TO REFORM ...

40 Tahun Perjalanan Pengabdian TNI - ABRI

Daftar Isi 1. 40 TAHUN PERJALANAN PENGABDIAN TNI-ABRI 2. EMBRIYO KEKUATAN BERSENJATA INDONESIA 3. TKR WUJUD KELAHIRAN TENTARA KEBANGSAAN INDONESIA ...

Statistik Indonesia.Statistical Year Book of Indonesia 1986

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel-tabel Penjelasan Umum Struktur Organisasi Biro Pusat Statistik

Statistik Indonesia-Statistical Year Book of Indonesia 1991

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel-tabel Penjelasan Umum Sistem Perstatistikan dan Struktur Organisasi Biro Pusat Statistik

Himpunan Pidato Presiden R.I. Tahun 1979-1980 Bidang Politik-Keamanan

Daftar isi: 1. Pidato balasan presiden 2. Sambutan presiden 3. Pidato presiden 4. Sambutan presiden

Buku Peraturan Perundang-undangan Hankamneg RI UU No 20/82

1. UU. No. 20/82 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg

2. UU. No. 1/88 tentang Perubahan UU. No. 20/82

3. UU. No. 2/88 tentang Prajurit ABRI

4. PP. No. 6/90 tentang Administrasi ABRI

5. Permenhankam No. 01/91 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit ABRI

6. Permenhankam No. 01/93 tentang Ketentuan bagi wanita Indonesia dalam menjalani dinas kepra…

Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara dan Uundang-undang Prajurit ABRI

<p>Undang-undang ini sangat penting artinya baik bagi Prajurit ABRI maupun bagi setiap warga negara. Semoga Undang-undang ini dapat diamalkan dan dilaksanakan</p> Daftar Isi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan…

Indonesian Stability Counter Insurgency Programmes and Experiences

DAFTAR ISI: 1. INDONESIAN NATIONAL STABILITY 2. COUNTER INSUREGENCY PROGAMMES AND EXPERIENCES 3. PENUTUP

Republic of Indonesia Armed Forces Manual On the Dual Functions

<p>Both the existence and the role of the Armed Forces as defence and security force and as a social force are already cognized facts that have become institutionalized in the life the Indonesian state and nation since the struggle for independence.</p> Daftar Isi CHAPTER I. INTRODUCTION CHAPTER II. BASIS AND APPRROACHES CHAPTER III. ESENTIALS OF THE DUAL FUNCTIONS OF ABRI ...

Hasil Sensus Penduduk 1990

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-402-715-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

312-Ind-p

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

<p>Dengan adanya Amandemen Pasal 30 UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan…

Logistik sebagai masalah perekonomian dgn unsur-unsur militer

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

355.41-Sai-l

Penduduk Luar Jawa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

312-Ind-p

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKAF

DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM DASAR-DASAR WAKAF WAKIF NAZHIR

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pariwisata

DAFTAR ISI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEPARIWISATAAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1979 TENTANG PENYERAHAN SEBAGAI URUSAN KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT I PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1979 TENTANG PENYERAHAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT 1

Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun …

DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM TUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. DAFTAR ISI BENTUK DAN KEDAULATAN MADJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

GBHN. 1993-1998 dan Kabinet Pembangunan VI

DAFTAR ISI Pancasila UUD 1945 GBHN 1993-1998 Susunan dan Program Kabinet

Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante. Jil III

DAFTAR ISI PANCASILA SEPANTUN SAMUDERA TEMPAT BERSATU SEMUA SUNGAI KEBANGASAAN DAN NASIONALISME

The First Amendement of the 1945 Constitution of the RI

DAFTAR ISI FORM AND SOVEREIGNTY THE PEOPLE CONSULTATIVE ASSEMBLY THE POWER OF GOVERNMENT OF THE STATE

RANCANGAN KEPUTUSAN MPR RI DAN RANCANGAN-RANCANGAN KETETAPAN MPR RI: SIDANG U…

DAFTAR ISI SURAT PENGANTAR MPR RI RANCANGAN KEPUTUSAN MPR RI TENTANG JADWAL ACARA SIDANG UMUM MPR RI TERHADAP II TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 11 MARET 1998 LAMPIRANNYA

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Perubahannya

DAFTAR ISI BENTUK KEDAULATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA