DAFTAR ISI PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Daftar isi: I. Pengertian dan perkembangan II. Penerapan gg pada organisasi badan usaha III. Penutup
Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Strategi Transformasi Industri Pada Negara Berkembang Umumnya dan Indonesia Khususnya Bab III Prospek Industri Nasional Bab IV Konsepsi Kebijaksanaan dan Program Pengembangan Industri Hankam ...
Daftar isi: I. Pendahuluan II. Permasalahan III. Pembahasan IV. Organisasi pemerintah yang diusulkan V. Kesimpulan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang lahir di tengah-tengah upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tumbuh berkembang di tengah-tengah rakyat serta bersama-sama rakyat berjuang mencapai tujuan nasionalnya, memang memiliki ciri khas, yang membedakannya dengan Angkatan Perang negara-negara di dunia.
Daftar Isi Pancasila The Sacred Red and White Fl…Daftar isi: I. Peraturan tahun 2000 II. Peraturan tahun 1999
Daftar isi: Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Penjelasan Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Penjelasan Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuanga…
Daftar isi: I. Latar belakang II. Kajian teoritik III. Metode penelitian sistem perekrutan bintara polisi IV. Hasil V. Kesimpulan VI. Rekomendasi sistem perekrutan dan seleksi bintara polri
Daftar isi: I. Organisasi polri II. Data astragatra III. Bidang operasional IV. Bidang pembinaan
Daftar isi: -Act no 11 of 1966 -Act no 4 of 1967 -Act no 21 of 1982 -Regulation of the minister of information of the republic indonesia no 1/per/menpen/1984 -Decision of the minister of information of the republic of indonesia no 214a/kep. men =/1984