Konsepsi Memantapkan Integritas TNI untuk Menangkal dan menghadapi Hakikat A…

Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Landasan Pemikiran Bab III Kondisi Integritas TNI Saat Ini Bab IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ...

Fungsi sosial politik ABRI

<p>ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial harus kompak, bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila.</p> Daftar Isi I. Pendahuluan II. Latar Belakang III. Konsepsi Fungsi Sosial Politik ABRI ...

TANTANGAN PEMBANGUNAN

<p>ABRI dalam perjuangan dan pengabdiannya pada Tata Kehidupan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di satu sisi sebagai Alat Negara dan di sisi yang lain sebagai pejuang bangsa.</p> Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Pokok-Pokok Pikiran Tentang Aktualisasi Dwifungsi ABRI Menghadapi Perkembangan Zaman Bab III Makalah Utama ...

Kumpulan Pidato-pidato Presiden Dibidang Politik dan Keamanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320-Ind-k

Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1973

DAFTAR ISI Ketetapan-Ketetapan MPR RI

KETETAPAN-KETETAPAN SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2000

DAFTAR ISI PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

IMPLEMENTASI PROFESIONALISME TNI DALAM MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BAN…

<p>Buku Implementasi Profesionalisme TNI adalah mewujudkan postur dan struktur sebagai komunitas yang mampu menjamin rasa aman dan keamanan sekaligus sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sasaran: Mengembalikan kepercayaan rakyat pada TNI, Menjadi kekuatan militer yang mempunyai daya tangkal, Menjalin kerja samakomponen bangsa lainnya.</p> Daftar Isi Bab-I Pendahul…

FORUM MENJADI FRAKSI UTUSAN DAERAH MPR-RI

Rekomendasi Hasil Temu Nasional Forum Utusan Daerah MPR-RI 9-11 Juni 2000 di Bandung merupakan amanat rakyat daerah yang perlu diperjuangkan lebih lanjut. DAFTAR ISI GAMBAR SUASANA DALAM GEDUNG ASIA AFRIKA GAMBAR GEDUNG ASIA AFRIKA BANDUNG DAFTAR ISI KATA PENGANTAR GAMBAR KETUA MPR RI PROF. DR. H. M. AMIEN RAIS, MA SAMBUTAN KETUA FUD MPR-RI

Jejak langkah MPR dalam era reformasi

DAFTAR ISIMPR Mengawal Reformasi, Menegakkan Demokrasi Sidang Umum MPR Tahun 1999 Sidang Tahunan MPR tahun 2000 Sidang Istimewa MPR 2001

Petunjuk Pelaksanaan Pengambilan Putusan Berdasarkan Suara Terbanyak (Pemungu…

DAFTAR ISI PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMBILAN PUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK MEKANISME PENGAMBILAN PUTUSAN MPR

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Jilid V

Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI Jilid V

Kunjungan Kerja Menteri Penerangan RI Safari Ramadhan di Pulau Jawa 1992

Daftar isi: 1. Evaluasi safari ramadhan menteri penerangan ri 1984-1992 2. Kunjungan kerja safari ramadhan menteri penerangan ri di pulau jawa 1992 3. Liputan dan opini pers

Aktualisasi Kepemimpinan TNI Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa

<p>Dari hasil analisa implementasi kepemimpinan TNI yang didukung teori-teori kepemimpinan, fenomena ponzo illusion, instrumen Personal Atye inventory dan teori social engineering serta dengan memperhitungkan konstribusi TNI dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, selanjutnya disusun rumusan aktualisasi kepemimpinan TNI yang terdiri dari visi dan misi, sasaran, strategi.</p>…

Al-Kitab

DAFTAR ISI Kejadian Keluaran Perjanjian Lama Perjanjian Baru

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1993 BESERTA SUSUNAN KABINET PEMBANGUNA…

DAFTAR ISI PENDAHULUAN PEMVANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KONSITUANTE RI RISALAH PERUNDINGAN TAHUN 1957JILID VII

DAFTAR ISI PEMANDANGAN UMUM BAPAK KE-II MENGENAI DASAR NEGARA

KETETAPAN-KETETAPAN MPR RI TAHUN 1988

DAFTAR ISI KETETAPAN MPR-RI NOMOR I/MPR/1988 TENTANF PERUBAHAN DAN TAMBAGAN ATAS KETETAPAN MPR-RI NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Daftar Nama Anggota MPR RI dan DPR RI Hasil Pemilu Tahun 1987

DAFTAR ISI DAFTAR NAMA ANGGOTA MPR-RI HASIL PEMILU 1987 DAFTAR NAMA NAMAN ANGGOTA DPR-RI HASIL PEMILU TAHUN 1987

PUTUSAN MPR RI

DAFTAR ISI PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSITUSI

SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 2003: KLIPING SURAT KABAR HARIA…

DAFTAR ISI PRESIDEN HARUS SAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA 2004 MEDIA INDONESIA ANTIKLIMAKS SIDANG TAHUNAN MPR 2003

RINGKASAN HASIL SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2000

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN KEPUTUSAN MPR-RI PADA SIDANG TAHUNAN TANGGAL 7-18 AGUSTUS 2000 YANG PERLU DIKETAHUI OLEH ANGGOTA TNI AL PENUTUP

UNDANG-UNDANG RI NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KETENTUAN UMUM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PUTUSAN SIDANG ISTIMEWA MPR RI TAHUN 2001

DAFTAR ISI KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 23 JULI 2001 KTETAPAN MPR RI NOMOR II/MPR/2001 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA K.H. ABDURRAHMAN WAHID

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PIDATO PRESIDEN PADA UPACARA PELANTIKAN PRESIDEN SOEHARTO DI HADAPAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 11 MARET 1988

TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN

DAFTAR ISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MATERI-MATERI KORDINATOR (MENKO) MENTRI-MENTRI NEGARA

DECRESS OF THE PEOPLES CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE RI 1999

DAFTAR ISI THE DECREE OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER I/MPR/1999 ON FIFTH AMENDEMENTS AND SUPLEMENTS OF THE DECREE OF THE PEOPLE CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUBER I/MPR/1983 ON THE RULES OF THE REPUBLIC OF INDONEISA

Ringkasan Ketetapan MPRS RI No. I dan II/MPRS/1960

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KEPUTUSAN PRESIDEN R.I NO. 127/1961 AMANAT NEGARA PRESIDEN SUKARNO KETETAPAN M.P.R.S NO. I/MPRS/1960

SELAYANG PANDANG MPR RI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (1945-1949) KONSTITUSI REWPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (1940-1959) MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (1960-1965)

KERANGKA GBHN TAHUN 2000-2005 SUMBANGAN PIKIRAN PIMPINAN MPR

Sejak tuntutan reformasi bergulir dan memperoleh momentum puncaknya pada aksi-aksi masyarakat yang dipelopori oleh gerakan moral maha siswa DAFTAR ISI PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN NASIONAL REFORMASI PEMBANGUNAN NASIONAL SISTEMATIKA GBHN TAHUN 2000-2005

EKSES-EKSES KAMPANYE PEMILU 1982

DAFTAR ISI KASUS LAPANGAN BANTENG PELANGGARAN-PELANGGARAN KAMPANYE LAINNYA ULASAN DAN SARAN-SARAN MENGENAI KAMPANYE

HASIL-HASIL PEMILU 1982

DAFTAR ISI PELAKSANAAN PEMILU 1982 HASIL-HASIL PEMILU KOMENTAR DAN TANGGAPAN MASALAH FORMULIR C DAN AB

TANGGAPAN HASIL PEMILU 1971

DAFTAR ISI HASIL PEMILU 1971 PENJELASAN PEMERINTAH TANGGAPAN-TANGGAPAN DARI GOLKAR DAN PARTAI TANGGAPAN MASYARAKAT TANGGAPAN MEDIA MASSA

KAMPANYE PEMILU 1977

DAFTAR ISI GOLONGAN KARYA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA LAMPIRAN HASIL FINAL PEMILU 1977

UU PEMILU PEMBAHASAN DAN TANGGAPAN

DAFTAR ISI RUU PERUBAHAN UU PEMILU KETERANGAN PEMERINTAH PROSES PEMBAHASAN PENGESAHAN RUU MENJADI UU

POKOK-POKOK KETETAPAN-KETETAPAN MPR TAHUN 2000 DAN PROSES PEMBAHASANNYA

DAFTAR ISI PENDAHULUAN POKOK-POKOK KETETAPAN-KETETAPAN MPR TAHUN 2000 PENUTUP

PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA

DAFTAR ISI PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA SEBAGAI KESELURUHAN PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG MASING-MASING SILA PENUTUP

Undang-Undang Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila ketetapan MPR No. …

DAFTAR ISI PEMBUKAAN BENTUK DAN KEDAULATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

PERATURAN TATA TERTIB MPR

DAFTAR ISI SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKIR DENGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VII/MPR/1998

GBHN KETETAPAN MPR RI NO. II/MPR/1988

DAFTAR ISI PENDAHULUAN POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2000

DAFTAR ISI PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TAP. MPR RI NO. I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS TAP. MPR RI NO. II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBBLIK INDONESIA

Putusan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia

DAFTAR ISI PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pengetahuan Good Governance

Daftar isi: I. Pengertian dan perkembangan II. Penerapan gg pada organisasi badan usaha III. Penutup

Konsepsi Kebijaksanaan dan Program Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan

Daftar Isi Bab I Pendahuluan Bab II Strategi Transformasi Industri Pada Negara Berkembang Umumnya dan Indonesia Khususnya Bab III Prospek Industri Nasional Bab IV Konsepsi Kebijaksanaan dan Program Pengembangan Industri Hankam ...

Perspektif Organisasi Pemerintahan Republik Indonesia Memasuki Abad 21

Daftar isi: I. Pendahuluan II. Permasalahan III. Pembahasan IV. Organisasi pemerintah yang diusulkan V. Kesimpulan

ABRI. Pejuang & Prajurit

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang lahir di tengah-tengah upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tumbuh berkembang di tengah-tengah rakyat serta bersama-sama rakyat berjuang mencapai tujuan nasionalnya, memang memiliki ciri khas, yang membedakannya dengan Angkatan Perang negara-negara di dunia.

Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah 1999-2000

Daftar isi: I. Peraturan tahun 2000 II. Peraturan tahun 1999

Kewenangan Pemerintahan Sesuai UU No. 22 Tahun 1999

Daftar isi: Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Penjelasan Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Penjelasan Undang-undang republik indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuanga…

Laporan Penelitian Pengembangan Sistem Perekrutan Bintara Polri

Daftar isi: I. Latar belakang II. Kajian teoritik III. Metode penelitian sistem perekrutan bintara polisi IV. Hasil V. Kesimpulan VI. Rekomendasi sistem perekrutan dan seleksi bintara polri

Polri Dalam Angka 1990/1991

Daftar isi: I. Organisasi polri II. Data astragatra III. Bidang operasional IV. Bidang pembinaan

The Press Act and its Operational Regulations

Daftar isi: -Act no 11 of 1966 -Act no 4 of 1967 -Act no 21 of 1982 -Regulation of the minister of information of the republic indonesia no 1/per/menpen/1984 -Decision of the minister of information of the republic of indonesia no 214a/kep. men =/1984