<p>Sapta Marga merupakan Kode Kehormatan ABRI dalam perjuangan, Kode Moral dalam Sikap dan Prilaku serta Pengamalannya, bahkan sudah menjadi Kepribadian ABRI yang senantiasa harus dihayati dan diamalkan oleh setiap Prajurit sebagai Insan Prajurit Pancasila.</p>
<p>Buku ini sebagai landasan kehidupan sehari-hari bagi perajurit ABRI dalam kehidupan sehari-hari, sesuai sifat dan peranannya, ABRI harus dapat mewujudkan sikap dan perilaku yang mencerminkan hakekat Insan Prajurit ABRI yang berkepribadian Sapta Marga.</p>
<p>Buku peran ABRI Abad XXI merupakan hasil Seminar ABRI 1998 yang melibatkan semua komponen bangsa meliputi para Cendekiawan, Tokoh Masyarakat/Agama, Pakar dalam maupun luar negeri, Generasi muda, LSM dan Perwira ABRI serta Keluarga Besar ABRI (KBA)</p>
Buku tentang Memahami TNI dan Netralitasnya. Dalam Konteks reformasi TNI di bidang perpolitikan, netralitas TNI harus dilihat sebagai bagian kebijakan menyuruh reformasi TNI yang telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, termasuk di dalamnya keluarnya TNI dari keanggotaan di DPR dan MPR.
<p>Dengan hadirnya buku ini sebagai persembahan ABRI bagi khalayak bangsa dan negara diharapkan dapat menjadi momentum perjalanan sejarah pengabdian ABRI di awal era reformasi didasari keyakinan bahwa reformasi menyuruh yang kita wali saat ini, bukan sekadar pembaruan memperbaiki peran dan tatanan untuk masa kini, tetapi sekaligus menuju paradigma, tatanan, budaya dan peran segenap kompon…
Buku 50 Tahun Corps Polisi Militer diharapkan agar generasi penerus ABRI, khususnya Corps Polisi Militer, dapat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai kejuangan para pendahulunya dalam menyongsong tantangan tugas pengabdian pada era globalisasi yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan
<p>Angkatan Barsenjata Republik Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.</p>
<p>Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang terbentuk oleh badan peradilan dan ia merupakan salah satu sumber hukum disamping perundang-undangan lain yang berlaku, semoga buku "Yurisprudensi Peradilan Militer" ini menemukan manfaatnya.</p>
Buku ini disebut juga Panca Warsa ke III AKABRI, karena masa tertibnya menyongsong kurun waktu 15 tahun semenjak didirikannya AKABRI, sebagai integrasi dari Akademi-Akademi Angkatan/Polri, pada tanggal 16 Desember 1965.
<p>Instruksi Panglima ABRI kepada seluruh Para Kas Angkatan dan Kapolri, senantiasa menerapkan serta meningkatkan Pola Hidup Sederhana bagi anggota ABRI dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing baik secara individu maupun dalam hubungan kesatuan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang telah dikeluarkan oleh Presiden maupun Panglima ABRI </p>
<p>Buku ini dapat membantru dan bermanfaat bagi kita dalam membina keluarga ABRI, sehingga istri prajurit ABRI mampu membantu menyukseskan tugas suami dengan sebaik-baiknya.</p>
Undang-undang tahun 2004, yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk mengambil alih semua bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009, memberikann suatu kesempatan untuk mereformasi situasi keuangan pihak militer. Harga selangit menlusuri masalah pembiayaan sendiri pihak militer terhadap HAM, serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam rencana pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
<p>Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) ini diharapkan akan dapat memudahkan aparat-aparat terkait untuk merencanakan dan melaksanakan PPBN di lingkungannya dan panduan ini dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan PPBN di lingkungan pemukiman.</p> DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENY…
DAFTAR ISI PENDAHULUAN ARUS MASUK SISMENNAS TATANAN PENGEMBALIAN KEPUTUSAN BERKEWENANGAN
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II PENTINGNYA BELA NEGARA BAB III UNSUR-UNSUR PPBN BAB IV PENYELENGGARAAN PPBN BAB V PEMBINAAN TERHADAP PENGHAYATAN DAN SIKAP BELA NEGARA ...
DAFTAR ISI BAB IV MATERI DAN KURIKULUM PPBN' BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN LAPORAN PENERAPAN PPBN, TOLOK UKUR KEBERHASILAN DAN TANDA-TANDA KEBERHASILAN ...
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA ...
pendahuluan pembahasan penutup
halaman judul...
Sambutan Ketua Komnas HAM
Profil Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012
Gambaran Umum HAM 2010
Sidang Paripurna Komnas HAM 2010
Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 39 tahun 1999
Pelasanaan Fungsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 26 tahun 2000
Pelaksanaan Funsi dan Wewenang berdasarkan UU No. 4…
DAFTAR ISI PENETAPAN PRESIDEN RI NO 1 THN 1965 TGL 27 JANUARI 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PEDOMAN AGAMA PENJELASAN DTAS PENETAPAN PRESIDEN RI NO 1 THN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEDOMAN AGAMA
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM KEGIATAN KEANTARIKSAAN PEMBINAAN
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan SDI. DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN USAHA PERIKANAN SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN
DAFTAR ISI UNDANG - UNDNAG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAAN PERIKANAN
DAFTAR ISI KETENTUAN UMUM SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI TUGAS DAN WEWENANG
DAFTAR ISI KETETAPAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 1965 TANGGAL 27 JANUARI 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA PENJELASAN ATAS PENETAPAN PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN AGAMA
Daftar Isi I Pendahuluan II Perkembangan Lingkungan Strategis III. Permasalahan Yang Dihadapi IV. Konsepsi Reformasi ...
Daftar Isi Pendahuluan ABRI Dalam Kilas Balik Sejarah Peran ABRI Masa Kini ...
Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN BAB II POKOK-POKOK PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA ...
Daftar Isi I. MILITARY FINANCE IN INDONESIA II. AN ANATOMY OF MILITARY ECONOMIC ACTIVITY III, OBSTACLES TO REFORM ...
Daftar Isi 1. 40 TAHUN PERJALANAN PENGABDIAN TNI-ABRI 2. EMBRIYO KEKUATAN BERSENJATA INDONESIA 3. TKR WUJUD KELAHIRAN TENTARA KEBANGSAAN INDONESIA ...
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel-tabel Penjelasan Umum Struktur Organisasi Biro Pusat Statistik
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel-tabel Penjelasan Umum Sistem Perstatistikan dan Struktur Organisasi Biro Pusat Statistik
Daftar isi: 1. Pidato balasan presiden 2. Sambutan presiden 3. Pidato presiden 4. Sambutan presiden
1. UU. No. 20/82 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg
2. UU. No. 1/88 tentang Perubahan UU. No. 20/82
3. UU. No. 2/88 tentang Prajurit ABRI
4. PP. No. 6/90 tentang Administrasi ABRI
5. Permenhankam No. 01/91 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit ABRI
6. Permenhankam No. 01/93 tentang Ketentuan bagi wanita Indonesia dalam menjalani dinas kepra…
<p>Undang-undang ini sangat penting artinya baik bagi Prajurit ABRI maupun bagi setiap warga negara. Semoga Undang-undang ini dapat diamalkan dan dilaksanakan</p> Daftar Isi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan…
DAFTAR ISI: 1. INDONESIAN NATIONAL STABILITY 2. COUNTER INSUREGENCY PROGAMMES AND EXPERIENCES 3. PENUTUP
<p>Both the existence and the role of the Armed Forces as defence and security force and as a social force are already cognized facts that have become institutionalized in the life the Indonesian state and nation since the struggle for independence.</p> Daftar Isi CHAPTER I. INTRODUCTION CHAPTER II. BASIS AND APPRROACHES CHAPTER III. ESENTIALS OF THE DUAL FUNCTIONS OF ABRI ...
<p>Dengan adanya Amandemen Pasal 30 UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan…