DAFTAR ISI PENDAHULUAN GARIS-GARIS GBHN 1993 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA (PJP II)
DAFTAR ISI SURAT PENGANTAR PIMPINAN MPR RI RANCANGAN KEPUTUSAN MPR RI TENTANG JADWAL ACARA SIDANG ISTIMEWA MPR RI TANGGAL 10 SAMPAI DENGAN 13 NOVEMBER 1998
DAFTAR ISI BENTUK DAN KEDAULATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Buku Sejarah "Korps Komando dari Tahun ke Tahun" adalah diterbitkan berdasarkan naskah "Sejarah Seperempat Abad Korps Komando Angkatan Laut" yang dirintis dan disusun oleh tiem penyusun berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf KKO AL No. 227/SP/KK/1970 tanggal 1 Juni 1970.
DAFTAR ISI KETETAPAN MPR RI NO VII/MPR/1998 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH DAN DITANMBAH TERAKHIR DENGAN KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/1998
DAFTAR ISI PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA SEBAGAI KESELURUHAN PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG MASING-MASING SILA PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PENGHAYATAN DAN PENJABARAN PANCASILA
Penerbitan kumpulan Pidato-pidato Presiden ini dibagi jadi tiga. Sebabnya ialah, kalau diteliti secara cermat, Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto membagi kegiatan pemerintahan dalam 3 kelompok yang dikenal: 1. Kelompok Kesejahteraan Rakyat, 2. Kelompok Stabilitasi Ekonomi-Keuangan dan Industri, 3. Kelompok Politik dan Keamanan.
DAFTAR ISI Perbedaan Besar, Persamaan yang Mengherankan Peluang Baru untuk Saling Mengisi< Bidang USaha Baru< Perdagangan Tekstil Indonesia-Australia Australia dan Indonesia : Keerjasama Industri
DAFTAR ISI KETETAPAN MPRS RESOLUSI MPRS KEPUTUSAN MPRS NOTA RESUME RISALAH
DAFTAR ISI KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/1998 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/1988 DAN KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/1993
DAFTAR ISI PEMBUKAAN PUTUSAN PUTUSAN SIDANG ISTIMEWA MPRS 1967 PENUTUPAN SIDANG ISTIMEWA MPRS 1967
Kita semua mempunyai kewajiban untuk mempelajari, memahami, menghayati dan melaksanakan seluruh Tap MPR.
DAFTAR ISI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 241/M TAHUN 1992 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA N0.242/M TAHUN 1992 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 243/M TAHUN 1992
DAFTAR ISI KETETAPAN MPR-RI NOMOR I/MPR/1993 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR-RI NOMOR I/MPR/1983 TENTANF PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DI TAMBAH DENGAN KETETAPAN MPR-RI NOMOR I/MPR/1988 KETETAPAN MPR/RI NOMOR II/MPR/1993 TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA
;Demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. DAFTAR ISI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1999 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATU…
DAFTAR ISI PENGANTAR TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTRA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DARI GOLONGAN KARYA ABRI DANM GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI (SK PRESIDEN NO. 30 TAHUN 1977)
DAFTAR ISI PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2001 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI
;Kita mempunyai kewajiban untuk tidak saja mempelajari, memahami, menghayati dan melaksanakan tetapi juga berkewajiban menyebarluaskan hasil-hasil sidang umum MPR. DAFTAR ISI PANCASILA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PIDATO PERTANGGUNG JAWABAN PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/1988 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DAFTAR ISI PENDAHULUAN PERUBAHAN PERTAMA DAN PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 RANCANGAN PERUBAHAN UUD 1945
;Meresmikan berlakunya "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" dan "Pedoman Umum Pembentukan Istilah" sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini, di seluruh Indonesia.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PIDATO PRESIDEN PADA RAPAT KERJA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA KEPALA DAERAH SELURUH INDONESIA SAMBUTAN PRESIDEN PADA UCAPAN PERESMIAN MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA
DAFTAR ISI PENDAHULUAN SISTEM EKONOMI DAN MEKANISMENYA SEJARAH EKONOMI INDONESIA
<p>Tugas utama Militer dinegara Manapun pada hakekatnya adalah untuk melaksanakan operasi Militer untuk Perang. Namun dalam Praktek Penyelenggaraannya, militer Juga melakukan Kegiatan Operasi militer Selain perang yang Mencakup Peran MILITER Diplomasi Dan Polisionil. </p>
DAFTAR ISI SAMBUTAN WALIKOTA MAKASAR PROFIL INVESTASI DOI MOTA MAKASSAR GAMBARAN UMUM PROFIL EKONOMI, BISNIS DAN INVESTASI
Pidato Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta dan Kata Pengantar oleh Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat ini diangkat seutuhnya tanpa ada perubahan isinya dari buku Lahirnya Pancasila.