Dalam rangka menyelenggarakan produksi alat utama sistem senjata, pemerintah memberikan privilege kepada perusahaan BUMN sebagai pelaksana. Pengaruh dari kebijakan ini berdampak pada TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang harus malaksanakan Rencana Strategis pembangunan ratusan kapal perang (KRI) untuk memenuhi target Minimum Essential Force pada tahun 2024. Rencana tersebut sulit untuk direalisasikan…