Perjalanan kebangsaan kita sudah banyak kemajuan, seperti adanya demokratisasi dan kebebasan politik.
Di tengah-tengah upaya pemerintah memberlakukan pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai penjabaran lebih lanjut dari UU No. 22 Tahun 1999 dan ketetapan MPR RI NO. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
DAFTAR ISI REFLEKSI PEMIKIRAN PARTAI GOLKAR TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI DAN OTONOMI DAERAH